Liputan6.com, Purwokerto - Sejumlah pelanggaran pemilihan kepala daerah di Jawa tengah sudah mulai ditindak kepolisian. Pelanggaran itu dinilai sebagai indikasi naiknya tensi politik lokal pada ajang penyelenggaraan pilkada.
"Kami akan tindak tegas pelaku pelanggaran dalam pilkada," kata Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Inspektur Jenderal Noer Ali usai acara peluncuran Simulasi Taman Edukasi (Simadu) di Markas Kepolisian Resor (Polres) Banyumas, Selasa (24/11/2015).
Ia meminta pasangan calon Bupati dan wakil bupati agar bisa mengendalikan massanya. Penindakan pelanggaran Pilkada tersebut terjadi di Pemalang.
Baca Juga
Advertisement
"Saat ini kita sudah menegakkan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu, di Pemalang sudah ada, Sragen juga sudah ada. Mudah-mudahan yang lain tidak ada," ujar Noer Ali.
Noer Ali menambahkan, prinsip Polri bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku pelanggaran pidana pemilu.
"Kami berharap tidak ada konflik. Kami mengantisipasi adanya perselisihan antarpendukung, dan kampanye hitam yang bisa mengganggu. Karena massa kalau sudah berkumpul akan sulit diantisipasi," jelas dia.
Jelang pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2015, pihaknya akan terus memantau setiap perkembangan di lapangan. Aparat TNI-Polri juga akan meningkatkan pengamanan.
"Pilkada sekarang, aparat kepolisian, TNI dan pemerintah kabupaten semakin meningkatkan pengamanan, karena tensinya mendekati 9 Desember semakin meningkat. Karena itu, kita selalu update perkiraan-perkiraan yang akan mengganggu jalannya pilkada," tukas Noer Ali. (Ali/Ans)
