Liputan6.com, Jakarta - Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch, Nova Andika menagih janji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membantu menyelesaikan persoalan pegawai honorer kategori 2 (K2).
Nova menilai anggota DPR tidak konsisten dengan janji yang dibuatnya sendiri terhadap ratusan ribu tenaga honorer K2.
“Jauh-jauh hari Komisi II berjanji untuk membantu persoalan honorer K2, dengan mengawal proses penganggarannya ke Badan Anggaran DPR (Banggar), tapi mana buktinya?” kata Nova dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/11/2015).
Ia menyayangkan, setelah dalam APBN 2016 tak ada dana yang memungkinkan pengangkatan tenaga honorer K2, justru Komisi II yang gencar mempersalahkan Kementerian PAN-RB.
Baca Juga
Advertisement
Nova meminta, seharusnya anggota Komisi II DPR terbuka dan menjelaskan persoalan tersebut kepada tenaga honorer K2 yang nasibnya terkatung-katung tersebut.
“Bukan malah seperti cuci tangan dan membuang semua persoalan ke Kementerian PAN-RB, khususnya Menteri Yuddy,” kata Nova.
Beberapa waktu lalu, dengan dukungan Komisi II DPR, Menteri PAN-RB berjanji mengangkat seluruh tenaga honorer K2 yang jumlahnya ditaksir mencapai 440.000 orang, menjadi pegawai negeri sipil. Saat itu anggarannya pun telah disetujui Komisi II, dengan komitmen untuk memperjuangkan dan mengawalnya ke Banggar.
Belakangan, karena anggaran pengangkatan honorer K2 yang dialokasikan senilai Rp 16 miliar tidak disetujui, rencana pengangkatan itu pun terhambat sudah.
"Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.
Yuddy menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah meminta anggaran tambahan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada.
"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya," ujar Yuddy.
Kekecewaan tidak hanya dikemukakan Nova. Yang lebih kecewa tentu saja Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong.
"Kami kecewa berat, namun kami akan menanyakan langsung kebenaran informasi ini kepada Menteri PAN-RB, “kata Riyanto beberapa waktu lalu.
Riyanto menambahkan, FHK21 akan mempertanyakan masalah itu pada Banggar Komisi II DPR RI jika anggaran tersebut tak masuk APBN 2016.Sebab, Komisi II sudah berjanji akan mengusahakan anggarannya ke Banggar.
Pria yang karib disapa Itong itu mengatakan, honorer K2 merasa terluka dengan tingkah wakil rakyat yang sudah berdusta. Sebagai perbandingan, anggaran K2 yang hanya Rp 16 miliar dianulir. Di sisi lain, dana pembangunan Plaza DPR RI sebanyak Rp 700 miliar lebih digolkan.
"Yang hampir satu triliun saja gol, kok dana Rp 16 miliar untuk kami malah tidak ada. Kami akan menelusuri ini sampai ke DPR. Kami akan cari kebenarannya, jangan sampai pemerintah dan DPR saling lempar handuk," ujar Itong. (Yas/Ndw)
