Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran 3 kartu sakti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih bermasalah. Penyelesaian masalah itu terhambat karena pemutakhiran data yang belum selesai.
Deputi I Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo menyatakan, data yang menjadi acuan pemerintah sekarang masih menggunakan data pemutakhiran penduduk 2011. Perubahan situasi yang terjadi antara data terakhir dan situasi masa kini belum tercatat oleh pemerintah.
Hal tersebut memengaruhi ketepatan penyebaran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Tentu saja ada kendala ketiga kartu itu dimana yang digunakan data pemutakhiran 2011. Dan, tentu saja ada yang salah sasaran," ujar Darmawan dalam sebuah diskusi Habibie Center di Hotel Le Meridien Jakarta, ditulis Rabu (25 /11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Meski demikian, menurut dia, pihak pemerintah sedang gencarnya memverifikasi data terbaru dan mulai mencetak kartu lagi pada tahun ini. Ia menargetkan verifikasi data bisa dituntaskan pada 2015 agar penyaluran kartu selesai dibagikan pada 2016 mendatang.
"Ini segera kita verifikasi dengan cepat agar tahun depan sudah bisa dibagikan ke tengah masyarakat," pungkas Darmawan.
Data dari Tim Nasional Percepatan dan Pengendalian Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan pemerintah secara bertahap akan menyalurkan 3 macam kartu sakti kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu. Mereka merupakan 25 persen penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang diperoleh dari basis data terpadu.
Pada tahap awal, KIS, KIP dan KKS akan dibagikan kepada 1 juta dari 15,5 juta keluarga yang berdomisili di 19 kabupaten/kota di 10 provinsi di seluruh Indonesia. (Din/Mut)
