Ini Problem Besar Pariwisata Gunung Bromo

Di balik indahnya Gunung Bromo ternyata tersimpan permasalahan yang perlu diselesaikan.

oleh Ahmad Apriyono diperbarui 26 Nov 2015, 17:00 WIB
Masalah tiket menjadi problem besar bagi pariwisata Gunung Bromo.

Liputan6.com, Jakarta Bromo yang dalam bahasa Sansekerta disebut dengan Brahma, Dewa utama dalam kepercayaan Hindu, merupakan gunung berapi aktif yang ada Jawa Timur. Masuk dalam empat wilayah kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, gunung yang memiliki tinggi sekitar 2.329 m dpl ini menjadi salah satu objek wisata unggulan dengan pemandangan matahari terbitnya yang menawan.

Menurut catatan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) chaper Jawa Timur, pengunjung objek wisata Gunung Bromo cenderung stabil, dengan kunjungan mencapai angka ratusan di hari biasa, dan menyentuh angka 2.000 pengunjung di akhir pekan.

Namun demikian, Gatot, Perwakilan HPI chapter Jawa Timur saat ditemui Liputan6.com, Sabtu (14/10/2015) mengungkapkan, “Problem besar pariwisata Gunung Bromo bukan pada jumlah pengunjung, tapi justru ada pada tiket. Sejak harga tiket dinaikan oleh pengelola, praktik kecurangan kerap terjadi untuk pembelian tiket. Bayangin untuk turis asing Rp 275 ribu di weekday dan weekend Rp 600 ribu, tapi yang dikasih cuma Rp 100 ribu. Guide pada akhirnya terpantik untuk ikut mendapatkan keuntungan, jadi kebocoran tiket ini semain besar saat harga tiket dinaikan.”

Pengunjung Gunung Bromo berjejalan di pintu masuk Pananjakan.

Sementara itu untuk fasilitas wisata Gunung Bromo sendiri, Gatot mengaku tidak melihat banyak kekurangan. “Di banyak titik sudah ada toilet, meski harus membayar, karena masih dikelola warga. Untuk fasilitas kuda dan mobil jeep terus ditambah kenyamanannya, namun armadanya memang masih kurang saat banyak kunjungan,” ujar Gatot menambahkan.

Yang terpenting bagi Gatot dan HPI chapter Jawa Timur saat ini adalah, bagaimana Gunung Bromo tidak hanya dipandang dari sudut tourism belaka, mengingat konservasi juga perlu diperhatikan. “Menurut saya yang paling sulit di situ, membuat batasan yang tegas dan jelas mengenai konservasi. Pemerintah sendiri belum ada klik antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kehutanan,” pungkas Gatot. (Ibo)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya