Liputan6.com, Jakarta - Kurangnya ketersediaan infrastruktur sering kali disebut sebagai penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia dan pada ujungnya membuat disparitas harga suatu barang antar pulau semakin jauh.
Direktur Operasional perusahaan logistik MAX Relocations, Joe Wongso mengatakan, saat ini biaya logistik di Indonesia paling mahal di antara negara ASEAN lainnya, dengan besaran 25 persen dibanding produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, ongkos logistik mahal ini akibat belum maksimalnya pembangunan infrastruktur, yang mayoritas masih terpusat di Pulau Jawa.
"Karena infrastruktur kurang, distribusi barang masih di pulau Jawa. Harusnya bisa di bawah 10 persen seperti Singapura dan Jepang," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Sementara, menurut Joe, mahalnya biaya pengiriman barang terutama ke wilayah Indonesia bagian timur disebabkan oleh alat transportasi yang digunakan hanya sekali jalan, sedangkan saat kembali dalam keadaan kosong.
"Jika di luar Jawa mahal apalagi Indonesia timur karena biayanya tak bisa bantu pulang lagi, hanya sekali pergi. Kalau ke timur, konsen dari Jakarta atau Surabaya ke sana, baliknya tidak ada apa-apa ke Jakarta," kata dia.
Namun demikian, permasalahan ini masih bisa diatasi jika Indonesia memiliki mempunyai banyak alat transportasi darat seperti kereta. Selain dapat mengangkut barang dalam jumlah yang besar, moda transportasi ini dinilai memiliki tingkat efisensi yang lebih tinggi sehingga mampu meringankan beban biaya logistik.
"Kita sudah gunakan kereta, baik juga kapal sehingga mengurangi biaya tracking guna menekan cost transportasi sebanyak 10 persen-15 persen," tandasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyebut biaya logistik di Indonesia merupakan yang termahal di dunia. Biang kerok dari permasalahan tersebut karena banyaknya perizinan untuk mengurus bongkar muat kapal (dwelling time) barang ekspor impor.
"Biaya logistik kita sangat tinggi, bahkan yang termahal di dunia," tegas Ketua Umum Wilayah ALFI, Widijanto saat berbincang dengan Liputan6.com.
Dia menjelaskan, biaya logistik pelabuhan Indonesia sudah mencapai 27 persen. Sementara di negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia maupun India atau negara lain berada di angka 15 persen dan di bawah itu.
Penyebabnya, Widijanto menilai, karena banyaknya kepentingan instansi untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing. Perizinan menjadi biang keladi dari tingginya biaya logistik di pelabuhan sehingga Indonesia sulit bersaing dengan negara tetangga. Sebagai contoh PT Pelindo menetapkan segala macam tarif sehingga biaya barang impor di pelabuhan semakin bengkak.
"Misalnya satu barang impor yang masuk larangan terbatas. Dibutuhkan pengurusan perizinan sampai satu bulan. Padahal kalau bisa langsung keluar, biaya bisa dipangkas, paling penumpukan biaya cuma satu hari. Tapi dengan izin yang banyak itu, biaya membengkak terus," tegas dia.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita mengatakan, bila pemerintah ingin menurunkan biaya logistik terutama pada angkutan darat, lebih baik dilakukan dengan menghapuskan biaya-biaya administrasi yang biasa dikenakan pada kendaraan seperti truk pengangkut barang.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menertibkan pungutan-pungutan yang selama ini semakin membebani angkutan logistik. Terlebih lagi pungutan-pungutan tersebut dinilai tidak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan logistik. "Pungutan-pungutan di bandara dan pelabuhan masih banyak. Pemerintah perlu melakukan penghapusan," pungkas dia. (Dny/Gdn)
