Liputan6.com, Jakarta - Satu per satu amplop dibuka. Dari dalam amplop ketiga, bukti rekaman lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dalam bentuk USB dikeluarkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Junimart Girsang.
Bukti-bukti ini diserahkan oleh staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas perintah sang Menteri Sudirman Said.
Advertisement
Rekaman yang ditunggu-tunggu itu terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham Freeport.
Bukti ini menyusul laporan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden ke MKD DPR.
MKD bekerja cepat untuk memverifikasi orisinalitas suara dalam rekaman percakapan dengan melibatkan Mabes Polri guna melakukan validasi.
3 Orang yang diduga berada dalam rekaman adalah Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha migas Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Dalam transkrip rekaman pembicaraan yang beredar, diduga Setya menjanjikan renegosiasi kontrak asalkan Freeport memberikan 11 persen saham untuk presiden dan 9 persen saham untuk wapres.
Setya juga diduga meminta imbalan 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Papua. Dalam transkrip, nama Menkopolhukam Luhut Panjaitan disebut berulang kali.
Papa minta saham langsung menjadi trending topic di dunia maya. Meme 'papa minta saham' pun beredar di media sosial hingga sempat disinggung Presiden Jokowi. Namanya muncul berkali-kali dalam transkrip percakapan itu, Menkopolhukam Luhut Panjaitan pun angkat bicara.
Freeport adalah perusahaan asing pertama yang masuk ke Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto membuka peluang investasi asing dan telah beroperasi selama 48 tahun.
Bermula dari tambang tembaga di Pegunungan Ersberg yang mendatangkan perolehan puluhan juta dolar per tahun, Freeport kemudian menemukan Grassberg, timbunan emas perak dan tembaga senilai US$ 60 miliar atau setara Rp 780 triliun.
Sangat penting bagi Freeport untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2021 hingga tahun 2041 mendatang. Upaya lobi terus digencarkan para petinggi Freeport dengan menemui para pimpinan negeri ini termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Diduga rekaman pencatutan nama presiden berasal dari pihak Freeport.
Apa pun kepentingan Freeport, kini nasib Setya Novanto berada di tangan MKD yang akan segera menggelar sidang pekan depan.
Dengan komposisi 17 anggota MKD saat ini koalisi partai pendukung pemerintah lebih unggul. Bukan tak mungkin sanksi kembali dijatuhkan kepada Setya untuk kedua kalinya.
Sebelumnya, Setya mendapat sanksi teguran atas pertemuannya dengan pengusaha Amerika Serikat Donald Trump yang juga merupakan salah satu bakal calon Presiden Amerika Serikat.
Saksikan selengkapnya dalam tayangan Barometer Pekan Ini yang ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (28/11/2015) di bawah ini. (Vra/Ado)
