Liputan6.com, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat DKI Jakarta berada di urutan 5 terbawah sebagai provinsi dengan serapan anggaran terbawah bersama provinsi pemekaran Kalimantan Utara.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak mempermasalahkan kecilnya serapan anggaran daerah yang ia pimpin.
Menurut Ahok, yang terpenting pembangunan di DKI Jakarta berjalan lancar.
"Saya mau tanya sama warga, Jakarta sekarang jalannya lebih hitam enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar) lebih banyak enggak? Kamu urus izin surat lebih gampang enggak? Ada pungli enggak? Taman-taman lebih hijau enggak?" ujar Ahok di Balai Kota, Senin (30/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Atas dasar itu, Ahok menganggap rendah atau tingginya serapan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bahkan, Ahok menganggap dirinya lebih baik mengunci 50 persen anggaran dibanding terserap hingga 100 persen.
"Jadi bagi saya, daripada (APBD) digarong lebih baik saya kunci," kata Basuki.
Ahok tak menampik Pemprov DKI hanya mampu menyerap 40-50 persen anggaran hingga akhir tahun. Untuk mengejar ketertinggalan, Pemprov DKI sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kerja sama itu, kata Ahok bertujuan untuk mengontrol kinerja Pemprov DKI, khususnya serapan anggaran, sehingga tidak ada alasan SKPD takut untuk menggunakan anggaran.
"Jadi bagi saya, serapan anggaran penting. Tapi kalau disuruh pilih (anggaran) terserap sama tercolong, saya pilih (anggaran) tidak terserap. Karena rumusnya cuma satu, terserap pasti dicolong, lebih dari setengah. Ya sudah enggak usah diserap, tahan," kata Ahok.
Namun, Ahok tetap berharap ke depan anggaran dapat terserap tanpa ada oknum yang mencuri anggaran daerah yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
"Yang paling ideal itu terserap dan tidak dicolong. Nah, itu baru mulai di APBD 2016. Pokoknya kita harus lebih pintar daripada yang nyolong," ucap Ahok.
Ketua Komisi Advokasi Fitra Apung Widadi menyatakan penyerapan anggaran DKI hanya 19,39 persen dari total APBD DKI Rp 63 triliun. Jumlah tersebut hanya berada 2 peringkat dengan provinsi pemekaran Kalimantan Utara yang ada di urutan ketiga terendah se-Indonesia di Semester I 2015.
APBD Kalimantan Utara tahun 2015 Rp 2,025 triliun, tapi penyerapannya hanya Rp 364,67 miliar atau hanya 18,01 persen.
Penyerapan yang rendah ini, menurut Ipung, karena pengesahan anggaran yang terlambat. (Ron/Ans)**
