Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan penerimaan pajak tidak mencapai target. Dari data terahir, penerimaan pajak masih sekitar Rp 865 triliun dari target penerimaan dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.294 triliun.
Menanggapi hal itu, JK langsung meminta kepada seluruh elemen pemerintahan yang dalam hal ini Kementerian dan Lembaga untuk mengencangkan ikat pingang. Penghematan anggaran ini sebenarnya menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menutup defisit anggaran pemerintah.
"Kalau kita kekurangan penerimaan pajak, artinya hanya ada dua pilihan, mengurangi pengeluaran atau nambah utang, tidak ada solusi lain," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Meski sejak awal tahun sudah ada beberapa kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran dan penghematan di Kementerian/Lembaga, namun dengan kenyataan penerimaan pajak yang tidak sesuai harapan ini, JK meminta untuk melakukan ekstra pengetatan.
Baca Juga
Advertisement
"Dulu ada pengurangan anggaran rapat, tapi semua hotel demo, kami juga tidak ingin hotel PHK, maka dari awal semua harus kencangkan ikat pinggang kurangi anggaran yang tidak penting," kata JK.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting membayar pajak. Kali ini sosialisasi itu dilakukan dalam acara Tax Gathering yang diselengarakan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan.
Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menjelaskan, masih belum maksimalnya penerimaan pajak oleh pemerintah bukan semata-mata kesalahan masyarakat. Namun, Sigit mengaku pihaknya juga yang kurang bekerja maksimal.
"Pengetahuan Wajib Pajak (WP) yang masih minim ini juga karena kurangnya sosialisasi dari kita, kami akui, kami salah," kata Sigit di Menara Bidakara, Jakarta, Senin 12 Oktober 2015.
Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Sigit mengatakan, pada tahun ini dirinya akan bekerja lebih maksimal apalagi pemerintah juga telah mencanangkan di 2015 sebagai tahun pembinaan untuk seluruh wajib pajak.
Sebagai wajib pajak, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk patuh dan tertib untuk menjalankan kewajiban tersebut, karena pembangunan Indonesia sangat tergantung dari penerimaan pajak tersebut. Dalam hal ini, Sigit memastikan masyarakat tidak akan rugi jika membayarkan pajak, karena pemerintah memastikan pajak tersebut juga akan kembali ke masyarakat. (Yas/Ahm)
