Liputan6.com, Jambi - Usai dikunjungi Presiden Jokowi sekitar 1 bulan lalu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi langsung bergerak cepat dalam upaya pemberdayaan warga Orang Rimba atau biasa disebut Suku Anak Dalam (SAD). Di Sarolangun akan dibangun kawasan terpadu khusus bagi SAD mulai 2016 nanti.
"Ini sebagai tindak lanjut keinginan Bapak Presiden memberdayakan komunitas adat terpencil di Sarolangun, yakni Suku Anak Dalam," ucap Bupati Sarolangun Cek Endra di Jambi, Rabu 2 Desember 2015.
Menurut Cek Endra, kawasan terpadu itu berlokasi di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Kawasan ini nantinya akan terintegrasi dengan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang paling banyak dihuni warga SAD.
Kawasan ini mencakup wilayah seluas kurang lebih 2.000 hektare yang di dalamnya terdapat kawasan perkebunan maupun kawasan lindung TNBD.
Baca Juga
Advertisement
Bupati menjelaskan, di kawasan terpadu itu nantinya akan didirikan sarana penting seperti tempat pertemuan, pusat kesehatan dan pendidikan khusus bagi anak-anak SAD.
"Nanti tenaga kesehatan dan gurunya tidak hanya dari PNS, bisa saja dari luar yang memang benar-benar memiliki tanggung jawab dan keinginan mengabdikan diri dalam upaya pemberdayaan Suku Anak Dalam," jelas Cek Endra.
Cek Endra menyebutkan, di Sarolangun terdapat 6 kelompok SAD yang diketuai oleh 6 Tumenggung. Lokasi tempat tinggal 6 kelompok SAD tersebut berbeda-beda.
Sesuai instruksi Presiden Jokowi juga akan dibangun sedikitnya 20 rumah tinggal yang nantinya dibagi rata bagi keenam kelompok SAD di Sarolangun. Di mana biaya pembangunannya diambil dari dana APBD Sarolangun. Pengembangan kawasan terpadu juga akan didukung Kementerian Sosial.
"Nah, lokasi kawasan terpadu ini tidak jauh dari tempat tinggal keenam kelompok ini, jadi mudah dijangkau," beber Cek Endra.
Butuh Perjuangan
Cek Endra menambahkan, upaya pemberdayaan SAD memang bukan hal mudah. Butuh perjuangan dan ketelatenan, mengingat kondisi adat budaya dan pola pikir warga SAD jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya.
"Pernah ada diberi bantuan sapi malah dijual, diberi bantuan bibit karet dijual juga. Makanya, butuh pendamping yang benar-benar mengerti kondisi sosial warga SAD," jelas Bupati Sarolangun.
Agar upaya pemberdayaan warga SAD lebih maksimal, Cek Endra menyatakan sudah menandatangani pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SAD di bawah Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Lokasi UPTD tersebut juga berada di kawasan terpadu SAD dan akan aktif mulai 2016.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Sarolangun, Arsyad menyebutkan, jumlah warga Suku Anak Dalam di Sarolangun mencapai kurang lebih 2.372 jiwa. Mereka terbagi dalam 570 kepala keluarga. Populasi SAD terdapat di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Bathin VIII dan Mandiangin.
"Populasi paling banyak ada di kawasan TNBD yang berada di Kecamatan Air Hitam mencakup 55 persen dari seluruh total warga SAD yang ada di Sarolangun," ujar Arsyad.
