Liputan6.com, Jakarta - Lima perusahaan penanaman modal asing menyampaikan keluhannya mengenai Upah Minimum Kabupaten kepada Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu yang dibentuk oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani yang mengadakan pertemuan dengan 5 perusahaan sepatu bersama perwakilan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (2/12/2015).
Pertemuan tersebut khusus diadakan menyusul ada isu hengkangnya perusahaan sepatu di Jombang yang menimbulkan potensi PHK karyawannya.
Baca Juga
Advertisement
"Investasi sektor padat karya, baik baru maupun yang sudah beroperasi, menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga dibentuk Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. Kita berusaha agar tidak terjadi PHK sebelum berkomunikasi melalui desk ini, "kata Franky dalam keterangan resmi ke media.
Franky menambahkan, meskipun belum ada rencana relokasi pabrik, perusahaan sepatu yang ada di Jombang mengeluhkan penetapan UMK tahun 2016 yang tidak sesuai dengan formula PP Pengupahan No 78/2015. UMK Jombang tahun 2016 naik 12,5 persen dari UMK tahun sebelumnya.
"Perhitungan sesuai formula PP 78/2015 kenaikannya sekitar 11,5 persen. Selisih 1 persen tersebut cukup terasa bagi investor sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Tadi perusahaan menyampaikan akan meminta penangguhan penetapan UMK kepada Gubernur Jawa Timur," ujar Franky.
Sebelumnya beredar kabar bahwa tiga perusahaan alas kaki yang berlokasi di Jombang akan melakukan relokasi akibat penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang tahun 2016 sebesar Rp 1,92 juta. Ketiga perusahaan tersebut memperkerjakan sekitar 5.000 tenaga kerja yang berpotensi di-PHK jika menolak untuk ikut pindah. (Yas/Ahm)**
