Sudirman Said Akui Laporan ke MKD Tak Ada Izin dari Jokowi

Sudirman sebelumnya menjawab kalau dirinya telah ‎berkonsultasi dengan Jokowi.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 03 Des 2015, 03:11 WIB
Menteri ESDM Sudirman Said (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Selama proses persidangan etik, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terkait laporan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh anggota DPR kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

‎Merasa tak puas dengan jawaban yang disampaikan Sudirman, anggota MKD Ridwan Bae mendesak mantan Dirut PT Pindad itu menjawab tentang ada atau tidaknya izin dari Jokowi, tentang pelaporan yang dibuatnya ke dewan etik itu.

"Jawab singkat saja, ada atau tidak?" tanya Ridwan saat sidang, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Sudirman yang sebelumnya menjawab kalau dirinya telah ‎berkonsultasi dengan Jokowi dan kemudian memintanya mengambil langkah-langkah, akhirnya mengaku tidak meminta izin dari Jokowi.

"Tidak (ada)," jawab dia, singkat.


Anggota MKD lainnya dari Fraksi Gerindra Supratman membenarkan tentang tak adanya izin dari Jokowi tersebut. ‎"Tidak meminta izin dari Presiden, konfirmasi tadi (dalam sidang) tidak meminta izin," sebutnya.

Lalu apa tindakan yang akan diambil anggota MKD atas sikap Sudirman tersebut? "Itu nanti, (sidang) berikutnya," ucap dia.

Sudirman Said sebelumnya mengaku sudah 3 kali membahas kasus pencatutan nama yang diduga dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Presiden Jokowi. Hal tersebut diungkapkan Sudirman saat menjawab pertanyaan a‎nggota MKD dari Fraksi PDIP M Prakosa di sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Saya dan Presiden mendiskusikan ini sampai 3 kali," ujar Sudirman di ruang persidangan MKD, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Sudirman mengaku tak ingin berpolemik dan semakin memperkeruh suasana, dengan menanggapi pernyataan Luhut yang menyatakan dirinya tidak berkoordinasi dengan Presiden. Dia juga mengatakan hanya berkoordinasi ‎dengan Jokowi tanpa perlu ke Menko Polhukam.‎ (Rmn)*

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya