Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pihak terkait, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kementerian, untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang minyak.
Dalam rapat terbatasnya di Kantor Kepresidenan, Jokowi mengingatkan untuk tidak menyia-nyiakan peluang yang ada saat ini seiring dengan banyaknya perusahaan ingin berinvestasi di kilang minyak ini.
"Investor yang ingin masuk itu antre, pertanyaannya hanya ke kita. Bagaimana kesiapan kita untuk memberikan kecepatan pelayanan sehingga peluang ini tidak hilang bisa kita tangkap dan dilaksanakan di lapangan atau tidak," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Jokowi menuturkan, kilang saat ini menjadi sebuah investasi yang sangat penting, mengingat sejak 1984 Indonesia tidak lagi membangun kilang minyak. Peningkatan kebutuhan menjadi alasan Jokowi pembangunan kilang ini harus dipercepat.
Baca Juga
Advertisement
"Jadi kita bisa punya (kilang) pada akhir 2019, baik yang ada di Jawa atau luar Jawa. Oleh karena itu, saya minta agar semua dipercepat baik dilakukan pemerintah atau BUMN. Tidak ada alasan lain lagi, jangan sampai di tunda-tunda," tegas Jokowi.
Pemerintahan Jokowi menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Kilang Minyak tuntas Desember 2015. Aturan ini dibuat untuk memuluskan ambisi pembangunan kilang minyak baru demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menyatakan, Perpres ini akan menyebutkan 4 skema pembangunan kilang minyak. Pertama, penugasan PT Pertamina (Persero) dan diperbolehkan menggandeng mitra baik dari dalam maupun luar negeri.
Kedua, skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Ketiga, skema dibangun badan usaha atau perusahaan swasta murni. Keempat, skema pembangunan kilang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Mau tidak mau kita harus bangun kilang, karena semakin hari gap antara kebutuhan BBM dengan produksi makin besar. Syukur-syukur mitra luar negeri yang punya minyak mentah, uang, teknologi," tegas Sudirman.
Ia berharap, investor yang tertarik membangun kilang minyak, ikut menanamkan modalnya di industri hilirisasi, seperti petrokimia sehingga Indonesia bisa mengatasi ketergantungan pada impor petrokimia yang cukup besar.
Sudirman menyebut, Iran dan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam minyak mentah (crude) tertarik bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kilang minyak.
"Perpres ini baru difinalisasi di level Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mudah-mudahan dua atau tiga minggu lagi di Desember Perpres sudah bisa selesai," ucap Sudirman. (Yas/Ahm)*
