Liputan6.com, Denpasar - Puluhan driver Go-Jek berdemo di depan Kantor Gubernur Bali. Mereka berniat mengadukan nasibnya, namun mereka bingung kepada siapa akan meluapkan keluh kesahnya.
"Kita juga bingung. Jujur saja, kita melakukan ini (demo) secara spontan. Kami bingung mau demo ke mana dan di mana," kata perwakilan puluhan driver Go-Jek, Siregar di lokasi kejadian, Kamis (3/12/2015).
Dari pantauan di lapangan, aksi demo salah sasaran tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian yang berjaga dengan alasan tidak ada izin.
"Pertama, tidak ada izin atau konfirmasi ke Polresta Denpasar. Kedua, bisa dibilang demonya salah sasaran," kata seorang polisi di depan puluhan pengemudi Go-Jek itu.
Baca Juga
Advertisement
"Seharusnya menyampaikan aspirasinya ke DPRD atau Disnaker, bukan Kantor Gubernur. Tapi lebih tepatnya ke manajemen. Kami tidak melarang untuk demo, itu sah-sah saja, tapi harus ada konfirmasi," ucap dia.
Sementara itu, usai dibubarkan oleh petugas kepolisian, puluhan pengemudi ojek online tersebut meninggalkan Kantor Gubernur Bali dengan tertib.
Sama seperti di daerah lain, unjuk rasa itu hendak menuntut perbaikan kerja sama kemitraan antara pengemudi dan manajemen Go-Jek karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
CEO Go-Jek Nadiem Makarim sempat angkat bicara terkait keberadaan pengemudi Go-Jek yang berbuat curang 2 bulan terakhir. Kecurangan itu dilakukan lewat penyalahgunaan subsidi perusahaan dengan membuat ratusan order fiktif dengan akun palsu.
Manajemen Go-Jek kemudian mengolah data selama sebulan dan ditemukan ada 7.000 pengemudi se-Indonesia yang melakukan order fiktif. Selanjutnya, perusahaan memberhentikan sementara para pengemudi curang tersebut.
Meski begitu, Nadiem menyatakan tetap memberi kesempatan kepada pengemudi nakal itu, untuk mengembalikan uang penipuan sebagai tanda komitmen mereka yang masih ingin bekerja sebagai pengemudi Go-Jek. Dia juga menegaskan bahwa prioritas utama Go-Jek adalah meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek di seluruh Indonesia.
