Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat kesal dengan sikap Komisi II DPR yang tidak memberi izin hibah lahan dari Sekretariat Negara ke Pemprov DKI Jakarta untuk keperluan Asian Games. Dia menuding keputusan ini tidak lepas dari peran Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran.
"Ya sudah kalau enggak dikasih. Ya sudah makan saja tuh Kemayoran sana PKK Kemayoran," kesal pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Kekesalan Ahok bukan tanpa alasan. DPR tidak memberi izin seluruh wilayah yang akan dihibahkan dengan alasan PPK Kemayoran akan membuat kawasan komersil di sana. Padahal Ahok tahu betul PPK Kemayoran tak menyumbang banyak pada kas negara dari penguasaan wilayah Kemayoran ini.
Selain itu, lahan ini akan dipergunakan untuk tempat menginap para atlet. Jika membangun rusun, bisa saja Ahok mengalihkan ke lahan milik DKI yang lain.
"Saya dulu di Komisi II DPR, panja aset negara sudah tahu tuh kasusnya mereka seperti apa. Enggak pernah beres kok PPK Kemayoran. Semua aset digadaiin ke orang lain. Buat saya sih enggak ada masalah. Saya punya tanah banyak, kita akan bangun rusun. Ini kan dalam rangka untuk Asian Games, kalau kayak gini International Olympic Committee (IOC) datang, saya akan bilang, saya sudah perintahkan Jakpro tarik saja, enggak usah kerjain," jelas Ahok.
Baca Juga
Advertisement
Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan Pemprov DKI belum memiliki lokasi alternatif selain Kemayoran. Komite Asian Games menentukan sejumlah kriteria untuk penginapan atlet.
Menurut dia, Kemayoran lah yang paling masuk dalam syarat yang ditentukan komite.
"Ya ngapain, kan kita pengin di Kemayoran. IOC pinginnya 1 lokasi. Kita mau bangun LRT untuk Asian Games. Ya sudah saya pikir Asian Games enggak jadi di Jakarta juga saya enggak ada masalah," tutup Ahok.
