Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melihat ada pertarungan kepentingan besar dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang saat ini bergulir di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kasus pencatutan nama itu seperti 2 sisi mata uang yang saling adu kuat. Di antaranya, ada pihak yang berupaya ataupun mencoba bernegosiasi dengan Freeport soal perpanjangan kontrak.
"Padahal itu baru akan dibahas pada tahun 2019 oleh Presiden Jokowi. Tapi ada upaya-upaya perpanjangan Freeport sebelum waktunya. ini tidak bisa dibenarkan," kata Hasto di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (6/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Hasto melanjutkan, selain kelompok yang ingin bernegosiasi, di sisi lain ada juga kelompok asing yang ingin menguasai sumber daya alam dengan menggelontorkan isu atau topik yang belum pasti kebenarannya.
"Padahal saat ini pemerintah cenderung akan menghentikan kontrak kerja sama dengan Freeport," tegas dia.
Selain itu, Hasto juga meminta, masyarakat melihat adanya upaya direktur perusahaan asing (Freeport) melakukan perekaman secara sepihak yang cukup berbahaya bagi negara.
"BIN saja ketika lakukan itu ada protap yang ketat (perekaman). Jadi ya perlu kita lihat apakah betul motif penegakan hukum atau kepentingan bisnis. Sejarah telah membuktikan, untuk kuasai sumber daya alam, segala cara dilakukan," tandas Hasto.
