Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kualitas angkutan umum yang dikelola Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Jakarta buruk, khususnya bus angkutan sedang. Karenanya, ia mempertanyakan peran Organda yang semestinya memastikan kualitas seluruh angkutan di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan dirinya sudah melakukan serangkaian perubahan di Dinas Perhubungan dan Transportasi. Kepala dan wakil kepala dinas sengaja diisi oleh orang yang bukan berasal dari perhubungan.
Cara itu dinilai ampuh oleh Ahok. Hasilnya, tak kurang dari 1.600 trayek dicabut. Dari jumlah itu, sedikitnya sudah 3.000 lebih bus dirazia karena tidak layak jalan.
Baca Juga
Advertisement
"Yang 3000-an ini rata-rata enggak layak jalan dan itu saya katakan mana Organda?" tanya Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Pemprov DKI mencoba mengatasi masalah tersebut dengan berbagai regulasi, termasuk diantaranya menyiapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer untuk bus sedang seperti Kopaja dan Metro Mini. Namun, Organda justru menentangnya.
"Sudah kurang tegas apa soal regulasi? Bayar rupiah per kilometer juga nentang saya kok Organda," imbuh Ahok.
Pemprov DKI juga berupaya mengatasi masalah dengan mengandangkan 1.600 bus hasil razia. Sisanya masih menunggu adanya lahan baru untuk menampung bus tersebut.
"Saya lagi cari tempat. 1.600 (bus) sudah dikandangin. Kalau sudah ada tempat kandangin semua," sahutnya.
Di sisi lain, upaya pengandangan itu menghadapi gugatan Organda di PTUN.
"Dia gugat kami kok (di) PTUN. Kalau gugat ya gugat, saya ladenin!" seru Ahok.
