Liputan6.com, Jakarta - Belajar dari pengalaman kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah Sumatera Selatan menggandeng sektor swasta, masyarakat, dan komunitas lokal meluncurkan program pengelolaan lahan berkelanjutan dengan nama Aliansi Eko-Kawasan Sumatera Selatan: Kemitraan untuk Perubahan (South Sumatra Eco-Region Alliance: A Partnership for Change).
Aliansi yang dibentuk tersebut bertujuan untuk mencari solusi dari deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, mata pencaharian lokal, serta dampak iklim terkait dalam konteks pembangunan ramah lingkungan.
Managing Director Sustainability Asia Pulp & Paper Group (APP) Aida Greenbury sebagai industri yang terlibat dalam program ini mengatakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan satu-satunya cara untuk memproteksi lahan alami di Indonesia.
"Kemitraan publik-swasta akan memainkan peran sangat penting dalam membantu komunitas-komunitas lokal mengelola lahan untuk pembangunan ekonomi serta melindungi hutan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan Sumatera Selatan kini mulai mengarah pada pola pembangunan ramah lingkungan dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.
"Praktik-praktik pengelolaan lahan dewasa ini yang bersifat business as usual berbahaya bagi lahan gambut kita yang sudah rapuh," kata dia.
Untuk beralih ke pola pembangunan ramah lingkungan dan melindungi sumber daya alam berharga, ucap Alex, dibutuhkan sebuah pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
"Ini memang upaya yang ambisius, tapi ini merupakan satu-satunya opsi untuk mendatangkan perubahan yang berarti, menjamin proteksi lingkungan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi," ia menjelaskan.
Kepala Perwakilan Indonesia untuk Zoological Society London, Andjar Rafiastanto, menyatakan Indonesia telah kehilangan tutupan hutan cukup besar akibat kebakaran hutan yang belum lama terjadi.
Menurut Andjar, kebakaran ini tidak hanya mendegradasi area hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kesehatan jutaan warga di seluruh kawasan.
"Karena itu, ada urgensi untuk membentuk sebuah kerangka kerja pengelolaan lanskap terintegrasi yang dapat mendatangkan perubahan dan menjamin semua pemangku kepentingan menerapkan praktik terbaik, terutama dalam pengelolaan lahan gambut," ucapnya.
Program percontohan pengelolaan lanskap untuk pelestarian hutan South Sumatra Eco-Region Alliance mendapat sebagian pendanaan dari Program Perubahan Iklim Pemerintah Norwegia dan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris. (Dny/Gdn)**
