Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk baik, bila tidak ada tentara di sekitar tempat pemungutan suara (TPS). Ia pun menjamin dalam pilkada serentak kali ini tidak ada tentara di sekitar TPS, tapi dikawal oleh polisi.
"Apa kriteria untuk pemilu yang baik? Selama tidak ada tentara dan polisi di TPS, itu pemilu yang baik. Saya yakin kan Anda tidak ada tentara, tapi polisi yang ada," kata JK, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
JK menjelaskan tiap TPS perlu dikawal oleh seorang polisi untuk menjaga ketertiban saja. Ia mengatakan bila masyarakat melihat ada polisi, mereka lebih patuh dalam mengantri.
Baca Juga
Advertisement
"Di manapun selalu ada polisi untuk menjaga ketertiban. Karena kalau tidak, tidak antri dan sebagainya," tutur mantan Ketua Umum Golkar itu.
JK juga menekankan pelaksanaan pilkada serentak tidak dapat berjalan secara demokratis tanpa kesungguhan dari para penyelenggara pemilu.
"Karena setiap langkah demokrasi tentu perlu diamati dan disaksikan, agar semua yang dilakukan transparan dan terbuka. Hak masyarakat harus dapat disaksikan dan akuntabel, sehingga menjamin hak-hak masyarakat dilakukan dengan baik," ujar JK.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menambahkan Indonesia telah mengalami kemajuan dalam praktik demokrasi. Buktinya adalah pilkada serentak 9 Desember 2015.
