Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir menutup secara resmi Bali Democracy Forum (BDF) VIII di Nusa Dua, Bali. Forum ini telah menghasilkan Chair's Statement.
Pernyataan tersebut memuat antara lain bahwa setiap negara memiliki keunikan dalam menjalankan demokrasi. Wamenlu menjelaskan seperti yang dikatakan Wapres JK dalam pembukaan BDF, bahwa demokrasi tidak dapat 'di-copy paste' dan tidak 'one size fits all'.
Selain itu, Fachir mendorong agar setiap negara memiliki pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan prinsip. karena hal itu adalah wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Kebijakan publik harus inklusif dengan melibatkan partipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Fachir di Nusa Dua, Bali, Jumat (11/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Oleh karena itu, dia percaya hal ini tidak dapat dijalankan sendiri oleh Pemerintah. Peran media dan masyarakat madani penting dalam menjamin check and balances bagi pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Dalam kesempatan ini, Fachir juga mengundang seluruh negara-negara peserta dan organisasi internasional BDF VIII untuk melaksanakan kerja sama dengan Institute for Peace and Democracy (IPD), selaku lembaga pelaksana tindak lanjut BDF. Hal ini untuk membuat program-program konkrit dalam rangka meningkatkan kapasitas masyrakat madani dan media.
Tidak lupa juga Wamenlu Fachir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada negara-negara peserta dan organisasi internasional yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pertukaran informasi dan menyampaikan perkembangan demokrasi serta tata kelola pemerintahan di masing-masing negara.
BDF VIII dihadiri sekitar 250 perwakilan dari 86 negara dan 3 organisasi internasional. BDF merupakan forum tingkat menteri tahunan yang diselenggarakan Indonesia sejak 2008.
