Liputan6.com, Jakarta - Agum Gumelar masih berpikir positif. Selaku ketua Tim Ad-Hoc bentukan FIFA, dia mengatakan sangat berharap pihak Pemerintah mau menemuinya demi membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi.
"Saya ingin secepatnya berkomunikasi dengan Pemerintah agar semua masalah sepak bola kita bisa selesai. Jika Presiden Joko Widodo ada waktu, saya harap beliau mau menerima saya,” ujar Agum di kantor PSSI, Senayan, Jakarta (11/12/2015).
Baca Juga
- Surat Garansi Kemenpora Jamin Rio Haryanto Tampil di F1
- Rapat Perdana Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Tanpa Pemerintah
- Ronaldo Rindu Dilatih Ancelotti
Advertisement
Seperti diketahui, hingga saat ini Pemerintah masih enggan terlibat dalam tim Ad-Hoc yang merupakan hasil keputusan rapat Komite Eksekutif FIFA, 3 Desember lalu. Pihak Kemenpora bahkan berinisiatif membuat tim sendiri, Tim Kecil, namanya.
Padahal, menurut Agum, Indonesia bisa saja terhindar dari sanksi FIFA jika Pemerintah mau mengirimkan perwakilannya bergabung di tim yang dia pimpin. "Indonesia bahkan bisa saja mendapat pencabutan sanksi sementara dari FIFA," ujar Agum, yang pernah menjabat sebagai ketua PSSI periode 1999-2003 itu.
FIFA sendiri memang secara khusus membentuk Tim Ad-Hoc ini yang terdiri dari semua unsur stakeholder sepakbola Indonesia, termasuk PSSI dan Pemerintah. Tujuannya, tentu saja untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sepak bola dan menyebabkan FIFA menjatuhkan sanksi.
Namun begitu, saat ini, meski Pemerintah belum mengirimkan perwakilannya, tim Ad-Hoc ini akan tetap berjalan. Itu ditandai dengan rapat perdana yang mereka gelar tadi siang di kantor PSSI, Jakarta. Rapat ini bahkan dihadiri anggota Komite Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC), Mariano Arnetta dan Sanjeevan Balasingam.
Selain Agum, Tim Ad-Hoc saat ini juga diisi oleh IGK Manila, yang menjabat sebagai waki ketua. Tim ini beranggotakan Tommy Welly yang mewakiliki PSSI, Bambang Pamungkas (APPI), Joko Driyono (PT Liga Indonesia), Monica Desideria (Sepakbola Wanita), Raja Pane (KOI) serta Mahfudin Nigara (KONI). Seperti disebutkan di atas, satu slot untuk anggota yang masih kosong adalah wakil dari Pemeritah.
