Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menyebut implementasi Zona Integritas (ZI) instansi pemerintah adalah hal yang penting dalam percepatan reformasi birokrasi.
Sasaran utama yang dituju demi mewujudkan reformasi birokrasi adalah unit-unit kerja pelayanan publik yang langsung berkaitan dengan masyarakat serta mendongkrak akuntabilitas unit kerja yang berbasis pada kinerja.
Baca Juga
Advertisement
"Fokus reformasi birokrasi langsung diarahkan pada unit-unit kerja pelayanan publik dan perizinan di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). Untuk itu, komitmen pimpinan menjadi krusial," kata Menteri Yuddy dalam keterangannya, Sabtu (12/12/2015).
Dia mengatakan pihaknya terus memonitor, mengevaluasi, dan membina unit-unit tersebut menjadi juara unit-unit pelayanan. Dengan arahan yang akan diberikan oleh Kementerian PANRB, maka unit-unit tersebut nantinya akan berlomba-lomba memberikan pelayanan bersih dan bebas dari KKN.
Yuddy berharap gerakan tersebut akan menjadi gerakan masif perbaikan di unit pelayanan publik dan perizinan seperti amanah Presiden Joko Widodo.
Zona integritas, menurut Yuddy, bukan kegiatan seremonial, tetapi secara substansi terkait dengan fungsi pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kepuasan publik. Untuk mendapatkan predikat baik, maka rencana yang akan dijalankan pemerintah harus dikelola dan diimplementasikan dengan matang dan sebaik-baiknya.
Melalui penerapan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 dan 2015-2019 serta implementasi ZI dalam tataran pemerintahan, Menteri Yuddy berharap agar pemerintah ke depannya mampu membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Ini bertujuan agar momentum ini menjadi salah satu alat pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut dia, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, serta bersih dari praktek KKN. (Yas/Zul)**
