Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI tengah dirundung masalah dugaan korupsi. Salah satunya dugaan korupsi dalam pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
DPRD DKI menuding Ahok bersalah dalam kasus itu. Mereka pun melaporkan kasus tersebut ke KPK.
Namun, berdasar hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center selama 1-7 Desember 2015, masyarakat tidak percaya jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Sebanyak 38,5 persen masyarakat tidak percaya bahwa Ahok terlibat dalam kasus pembelian RS Sumber Waras. Hanya 16,2 persen masyarakat DKI Jakarta percaya dan 0,8 persen sangat percaya Ahok terlibat. Sangat tidak percaya 2,5 persen, dan tidak tahu kasus tersebut sebanyak 35 persen, serta yang terakhir memilih tidak menjawab sebesar 7 persen," ujar peneliti Populi Nona Evita di Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Hasil itu berbanding lurus dengan ketidakpercayaan masyarakat jika mantan Bupati Belitung Timur itu terlibat dalam kasus pengadaan UPS.
"Sebanyak 46,2 persen masyarakat tidak percaya Ahok terlibat, dan 31,2 persen masyarakat tidak mengetahuinya. Dan hanya 13,2 persen masyarakat percaya terlibat, serta 0,5 persen sangat percaya. Bukan hanya itu, sangat tidak percaya hanya 2,2 persen dan tidak menjawab sebesar 6,5 persen," tutur Evita.
Peneliti Populi lainnya, Dimas Ramadhan, mengungkapkan penelitian yang melibatkan 400 responden itu, tidak ada yang mengarahkan pertanyaan. Dia menegaskan pihaknya hanya menyodorkan pilihan kepada masyarakat.
"Jadi survei kami tidak mengarahkan. Hanya menyodorkan pilihan dan hasilnya seperti itu. Kita tidak ada afiliasi kepentingan apa pun," ungkap Dimas.
Menurut dia, pihaknya mengadakan survei tersebut guna melihat sejauh mana respresentasi masyarakat DKI tentang Ahok. Pada Maret 2015, mereka juga mengadakan survei yang sama.
"Kami hanya ingin melihat perbandingan, di mana pernah kami lakukan juga survei terhadap kinerja Ahok pada Maret kemarin. Jadi hasil ini bisa dipandang sebagai suatu masukan kepada Pemprov DKI Jakarta," pungkas Dimas.
