Liputan6.com, Riyadh - Wanita Arab Saudi memberikan suara untuk pertama kalinya dalam pemilihan-pemilihan dewan setempat dan juga mencalonkan diri, Sabtu waktu setempat. Langkah ini dipandang beberapa aktivis di negara kerajaan itu sebagai perubahan bersejarah, tetapi yang lain memandangnya sebagai simbol belaka.
"Sebagai langkah pertama hal ini merupakan prestasi besar. Sekarang kami merasa bagian dari masyarakat, bahwa kami berkontribusi," kata Sara Ahmed (30 tahun), seorang ahli psikoterapi saat memasuki tempat pemungutan suara di utara Riyadh.
"Kami membicarakan banyak soal ini, yang merupakan hari bersejarah bagi kami," imbuh dia seperti dikutip Reuters, Sabtu 12 Desember 2015.
Perluasan hak untuk memberikan suara ini telah mendorong beberapa warga Saudi yang berharap keluarga kerajaan akhirnya akan melakukan reformasi lebih lanjut guna membuka sistem politik.
Kuatnya Dominasi Pria
Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang kaum wanitanya tidak boleh mengemudikan kendaraan dan seorang "pelindung" laki-laki wanita, biasanya ayah, suami, saudara laki-laki atau anak kandung laki-laki, dapat melarang dia pergi ke luar negeri, menikah, bekerja, atau belajar.
Baca Juga
Advertisement
Di bawah Raja Abdullah, yang mangkat pada Januari dan yang mengumumkan pada 2011 bahwa kaum wanita akan dapat memberikan suara dalam pemilihan ini, langkah-langkah yang diambil bagi kaum wanita untuk memiliki peran publik lebih besar, mengirim mereka belajar di universitas-universitas dan mendorong pembukaan lapangan kerja bagi kaum hawa.
Hanya 1,48 juta warga Saudi dari populasi sebanyak 20 juta yang terdaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan ini, termasuk 131 ribu wanita. Beberapa pemilih berharap bahwa keluarga kerajaan Al Saud akhirnya akan mengizinkan pemilihan-pemilihan untuk Dewan Syura.
Di Pusat Sosial Raja Salman di utara Riyadh, tempat kaum pria dan wanita pergi ke bagian-bagian berbeda dari gedung tersebut untuk memberikan suara, jumlah pemilih dari kedua jenis kelamin itu kalah banyak dari pejabat pemilihan dan wartawan.
Puluhan orang dilarang ikut mencalonkan diri. Pihak berwenang tak memberi alasan, tetapi banyak di antara mereka adalah yang sebelumnya aktif berpolitik, termasuk mendorong kaum wanita boleh mengemudi.
