Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya keras mengumpulkan pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.761,6 triliun di APBN-P 2015. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendus indikasi maraknya pemborosan dalam penggunaan keuangan negara.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menginstruksikan pemangkasan anggaran meski target penerimaan negara minim, salah satunya proyeksi penerimaan pajak Rp 1.294,25 triliun yang diyakini bakal gagal tercapai.
"Presiden minta setiap Menteri harus memperhatikan APBN di Kementerian/Lembaga masing-masing. Karena diindikasikan masih banyak terjadi pemborosan atau ketidaktepatan dalam belanja," ucap Bambang di Nusa Dua, Bali, seperti ditulis Minggu (13/12/2015).
Sebagai contoh yang pantas ditiru Kementerian/Lembaga lain, katanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini menjadi panutan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, pekan lalu.
Baca Juga
Advertisement
Diakui Bambang, berdasarkan perhitungan Kemenkeu, realisasi belanja negara keseluruhan diperkirakan mencapai 92 persen dari total Rp 1.984,1 triliun. Itu termasuk pencapaian belanja non Kementerian/Lembaga dan transfer daerah. Sementara realisasi belanja Kementerian Negara diproyeksi 88 persen dari Rp 1.319,5 triliun.
"Sedangkan total penerimaan negara, termasuk PNBP dan bea cukai sebesar 87 persen realisasinya. Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan tercapai sekitar 85 persen. Dan defisit anggaran ditargetkan terjaga pada rentang 2,5 persen-2,7 persen," paparnya. (Fik/Nrm)
** Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6
