Liputan6.com, Jakarta- Pasca-alih pimpinan dari Luhut Binsar Pandjaitan ke Teten Masduki, gaung Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dinilai sejumlah kalangan kurang teras. Walau setingkat dengan Kementerian, Teten Masduki menganggap tugas KSP berbeda dengan kementerian atau lembaga-lembaga negara lainnya.
Menurut dia, tugas pokok lembaga yang ia pimpin yaitu memastikan janji-janji politik dan pembangunan yang disampaikan oleh Jokowi-JK saat kampanye lalu terlaksana dengan baik.
"Fungsi kami untuk memastikan janji politik Presiden. Bukan sekadar Nawacita, tapi juga di perjalanan banyak kebijakan Presiden dalam merespons perkembangan ekonomi, kerja sama bilateral dengan negara lain. Itu harus kami pastikan juga dijadikan program di masing-masing kementerian/lembaga," ujar Teten di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, (13/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Teten menjelaskan, tugas KSP dalam pemerintahan sangat penting, selain memastikan janji-janji terlaksana dengan baik, KSP menjadi 'dapur' pemikiran Presiden. Karena itu, pihaknya akan bekerja 'senyap' tanpa harus mengumbar ke publik, namun terus memberikan laporan kepada Presiden.
"Ini adalah tugas yang besar, yaitu fungsi dapur pemikiran. Kami menyiapkan banyak hal untuk mendukung pembuatan kebijakan strategis yang dibutuhkan Presiden untuk menjalankan pemerintahan ini. Dan kami menjadi dapur pemikirannya. Sebagaimana dapur, tentu tidak banyak ribut, tidak banyak omongan, hanya seorang koki," ucap dia.
Karena itu, Teten menganggap walau terkesan kurang terekspos dan tidak terlihat di kalangan publik, namun KSP tetap bekerja dan memainkan peran vital dalam pemerintahan Jokowi-JK. "Dan hal itu pelru diketahui, jangan sampai ada anggapan KSP sepi. Tapi memang (sepi) itu yang dikehendaki saat ini. Itu yang perlu diketahui umum, supaya kebijakan strategis kami bisa ikut komunikasikan," kata mantan aktivis ICW itu.
Teten menjelaskan, memasuki 2016, tepatnya sekitar Februari, pihaknya kembali akan bergerak cepat menyusun program prioritas dan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. "Agar program prioritas Presiden diakomodasi di masing-masing kementerian/lembaga," pungkas Teten Masduki.
