Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat predikat CC. DKI berada di urutan 18 dari 34 pemerintah provinsi untuk akuntabilitas kinerja yang dirilis oleh pemerintah pusat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tidak heran bila Ahok selalu marah ketika berurusan dengan masalah birokrasi.
"Lihat saja Pak Ahok marah-marah terus. Kalau sebut birokrasi, wah sudah marah-marah Pak Ahok. Artinya Ahok sendiri belum puas dengan kinerja birokrasinya," tutur Yuddy di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Yuddy menyatakan, di bawah kepemimpinan Ahok selama 1 tahun terakhir, terjadi perbaikan kinerja birokrasi, namun belum signifikan. Hal ini dapat jadi dasar bagi Ahok untuk tidak memberikan peningkatan tunjangan bagi PNS di DKI.
"DKI sebenarnya meningkat, karena sebelumnya C. Bukan enggak ada masalah, tapi belum begitu memuaskan," ujar dia.
"Tunjangan kinerjanya juga belum perlu dinaikkan. Hasil kerja birokrasinya belum memuaskan," imbuh Yuddy.
Menurut menteri dari Partai Hanura ini, PNS di Ibu Kota saat ini mendapat tunjangan tinggi. Yuddy mencontohkan seorang camat bisa mendapat tunjangan Rp 22 juta setiap bulannya.
