Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Rakyat semakin menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Rakyat juga menginginkan agar pemerintah membangun hubungan dialogis dengan masyarakat.
"Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespons keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat," ujar Presiden saat membuka acara Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015 di Istana Negara, Selasa (15/12/2015).
Untuk itu, pemerintah di semua tingkatan, BUMN, perguruan tinggi dan institusi-institusi lainnya harus segera berubah.
"Berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open government," ucap Jokowi.
Baca Juga
Advertisement
Menurut Jokowi, pemerintahan terbuka akan mampu mendorong partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
"Hanya dengan mengadopsi prinsip pemerintah terbuka, pemerintah di semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun, memperkuat kepercayaan publik," ujar Jokowi.
Jokowi berpendapat pemerintahan terbuka memungkinkan rakyat bisa berinteraksi dengan badan-badan publik secara elektronik (e-goverment). Pemanfaatan teknologi informasi dalam interaksi membuat komunikasi bisa dilakukan tanpa harus terhalang jarak dan waktu.
Sebaliknya, respons dari badan publik juga bisa disampaikan dengan lebih cepat dan bisa dimonitor secara terbuka.
"Rakyat bisa menyampaikan input, kritik maupun keluhannnya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi, seperti call center, SMS, e-mail, Twitter, Facebook. Informasi seperti itu yang saya gunakan untuk membuat kebijakan," ujar Presiden.
Kepada badan-badan publik yang belum membangun sistem elektronik, Presiden menganjurkan untuk mulai menggunakan teknologi informasi sebagai media berinteraksi dengan rakyat maupun BUMN berinteraksi dengan konsumennya.
"Perbaiki terus prosesnya hingga rakyat memang benar-benar bisa merasakan negara sudah hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka,” ujar Presiden.
Jokowi menyampaikan untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas dan pola pikir kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik, tetapi juga reformasi sistem dan pola kerja.
"Terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalogue, sampai cash flow management system dan banyak lagi yang lain-lainnya,” ujar Presiden.
Penyalahgunaan Anggaran
Jokowi mengungkapkan manfaat lain penerapan e-government, yakni bisa mempersempit ruang penyalahgunaan anggaran. Ke depan, Jokowi menyatakan penerapan e-government akan berlaku di seluruh dunia.
Karena itu, ia mewanti-wanti seluruh pihak yang mempunyai simpanan di luar negeri dalam jumlah yang besar untuk waspada. Itu karena berapa pun jumlah simpanan uang yang dimiliki bisa dideteksi.
"Hati-hati nanti pada 2018, keterbukaan secara global akan dimulai. Bapak ibu (pejabat publik) kalau ada simpanan uang di Swiss, Singapura, Hong Kong, nanti tidak bisa ditutupi lagi, jadi bagi yang simpanannya banyak, hati-hati," dia mengingatkan.
