Liputan6.com, Jakarta Rencana penolakan segelintir orang terhadap rencana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk pembebasan usaha bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia disesalkan Roy Marten.
Menurut aktor senior tersebut, sebagaimana yang disuarakan oleh Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), pembebasan usaha bioskop dari DNI malah justru membuat iklim usaha perbioskopan di Indonesia menjadi jauh lebih sehat.
Advertisement
"Dengan dibukanya keran usaha bioskop di Indonesia justru membuat monopoli usaha bioskop yang selama ini terjadi dipastikan akan hilang dengan sendirinya," ucap Roy Marten melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Dia mengatakan usaha bioskop yang saat ini terjadi di Indonesia adalah terang-terangan monopoli yang dilakukan kelompok usaha tertentu. "Tapi anehnya, pemerintah belum mengatakan ini sebagai monopoli," ujar ayah Gading Marten itu.
Dengan monopoli, ujar Roy, pengusaha bioskop memiliki kecenderungan yang tak memihak kepada peredaran film nasional. Buktinya, dengan kemunculan Star Wars Episode VII: The Force Awakens, film-film nasional yang tayang bersamaan tentu tak akan mendapat jumlah layar yang maksimal.
"Bisa dipastikan (layar untuk film nasional berkurang) dengan alasan klise, yakni karena permintaan pasar yang tinggi. Tapi apakah perlakuan yang sama diterima kepada film nasional? Film nasional paling banyak mendapatkan 100 layar, jadi sangat tidak adil. Kalau hal ini dibiarkan terus, industri perfilman nasional tidak akan pernah maju dan berkembang," ujar Roy. (Gie/fei)**
