Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla disebut telah menyetujui wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Namun, pria yang akrab disapa JK itu meminta proses yang diselenggarakan untuk konsolidasi Partai Golkar harus sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Pernyataan JK tersebut disampaikan salah satu anggota Poros Muda Golkar Ahmad Dolly Kurnia usai bertandang ke rumah dinas JK di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
"Prinsipnya, Pak JK setuju konflik harus diselesaikan. Penyelesaian adalah lewat munas. Tinggal tahap-tahapannya yang harus diselesaikan dengan mengacu ke Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai," ujar Dolly, Jumat (18/12/2015).
Dolly menyatakan, kesempatan menemui JK ini lantaran pihaknya berpendapat mantan Ketua Umum Partai Golkar asal Makassar tersebut merupakan pihak yang paling netral dalam upaya menyelesaikan konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
"Sekarang tinggal dicari step-step-nya ke sana. Pak JK posisi netral. Kami percaya Beliau bisa menyelesaikan konflik yang ada," tutur Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali ini.
Baca Juga
Advertisement
Pihaknya berharap, JK dapat menjadi jembatan atas segala konflik yang ada di Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Kami ini poros muda selama hampir 1 bulan lebih, semua suaranya sama, cukup partai ini semakin terperosok, pilkada, pemilu nggak memuaskan, ditambah kemarin kasus Pak Novanto. Ini puncak kemerosotan partai yang harus kita stop dengan cara baik dan ikhlas. Kepemimpinan baru untuk mengubah citra, salah satunya munas," ujar dia.
