Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 34 negara Islam dan negara mayoritas muslim dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia dikabarkan bergabung dalam aliansi militer yang dibentuk Arab Saudi. Koalisi dibentuk untuk membasmi terorisme dan ekstremisme yang dilakukan kelompok seperti ISIS.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menampik bahwa Indonesia akan bergabung dengan aliansi militer tersebut. Indonesia, kata dia, memiliki metode tersendiri dalam menangkis paham radikal. Cara itu dilakukan dengan lebih elegan, bukan dengan menempuh langkah militer.
"Indonesia sejak dulu tentu ingin mengatasi masalah teroris dan menghentikan, tetapi dengan cara mulai pendidikan, dakwah, ekonomi yang baik, keadilan menyadarkan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
"Indonesia ingin secara internal itu melaksanakan fungsi-fungsi (keamanan), katakanlah kepolisian mengatasi itu, tetapi tidak koalisi militer sedunia. Tidak lah. Indonesia menolak itu," tambah dia.
JK menuturkan, pemerintah Indonesia menolak dengan tegas cara-cara kekerasan untuk menghadang paham radikal. Meski demikian, bukan berarti pemerintah memberikan toleransi.
Bagi mereka yang terlibat terorisme akan diberi tindakan tegas. Lebih lanjut, untuk membentuk sebuah koalisi militer dan memulai perang butuh persetujuan DPR juga.
"Bukan jalan damai, karena ditangkapin. Bukan damai itu namanya. Tapi dengan cara Indonesia sendiri tidak dengan cara membom atau macam-macam. UUD kita tidak mengizinkan suatu peperangan di luar negeri tanpa persetujuan DPR," tandas JK.
