Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan fasilitas bebas visa atas 174 negara sampai dengan saat ini. Sementara ada permintaan asas kesetaraan atau resiprokal bahwa negara tersebut dapat menerbitkan kebijakan serupa bagi warga Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengakui jika Indonesia tidak memperoleh fasilitas bebas visa dari ratusan negara tersebut. Namun hal ini justru disyukurinya.
"Tidak resiprokal, tapi saya malah gembira mereka tidak berikan resiprokal," kata Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (21/12/2015).
Menurut Rizal, jika warga Indonesia dapat bebas masuk dan melancong ke ratusan negara tersebut, malah akan menggerus devisa Indonesia.
Padahal dalam lima tahun ke depan, pemerintah mematok target meraup devisa dari sektor pariwisata hingga US$ 20 miliar dari sekarang ini US$ 10 miliar.
"Kalau Indonesia bisa bebas ke seluruh dunia, maka bisa keluyuran semua. Nanti devisa malah negatif. Kita bersyukur tidak diberikan bebas visa," ujarnya.
Baca Juga
Advertisement
Namun ia berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia akan memperjuangkan asas resiprokal pembebasan visa ke berbagai negara di belahan dunia dengan satu syarat.
"Saya janji kalau pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sudah mencapai US$ 15 ribu, saya akan mengurus pembebasan visa bagi warga Indonesia," tegas Rizal.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 10.542,7 triliun, dengan PDB perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk Indonesia mencapai Rp 41,8 juta per tahun.
Pendapatan rata-rata orang Indonesia menunjukkan kenaikan sejak 2012. PDB per kapita 2012 sekitar Rp 35,11 juta per tahun, lalu naik menjadi Rp 38,28 juta per tahun pada 2013.
Jika dihitung dengan kurs dolar AS, setiap warga Indonesia tercatat hanya mengantongi pendapatan US$ 3.531,45 pada 2014. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar US$ 3.669,75.(Fik/Nrm)
