Liputan6.com, Jakarta - Sepanjang tahun 2015, sejumlah petisi online dibuat masyarakat menyikapi kebijakan pemerintah dan persoalan-persoalan sosial, politik dan budaya. Gerakan demokrasi digital bahkan kerap membawa perubahan positif yang signifikan.
Change.org sebagai laman yang menampung aspirasi gerakan netizen memaparkan tokoh dan institusi di Indonesia yang paling sering dipetisi masyarakat pada 2015. Di peringkat pertama ditempati Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi paling sering dipetisi netizen.
"Polri mendapat 415.989 tanda tangan petisi dari netizen selama 2015. Ini menunjukkan, rupanya masyarakat masih menuntut banyak kasus hukum yang belum selesai," ujar Direktur Komunikasi Change.org Desmarita Murni dalam acara 'Kilas Balik Gerakan Netizen Tahun 2015' di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 21 Desember 2015.
Baca Juga
Advertisement
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berada di peringkat kedua pihak yang paling sering dipetisi oleh netizen. Pasangan kepala negara itu memperoleh 395.762 tanda tangan netizen dari beberapa petisi yang dilayangkan.
"Mungkin bukan hal baru presiden dan wakilnya paling sering dipetisi rakyatnya. Sebab, presiden dan wakil presiden selalu mendapat sorotan dari banyak pihak," tutur dia.
Selanjutnya ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga legislatif itu mendapat 347.202 tanda tangan dari netizen dengan memunculkan beragam isu, mulai dari desakan pembuatan regulasi hingga kasus pelanggaran etika yang dilakukan anggota dewan.
Desma menerangkan, "Banyak petisi yang dilayangkan ke DPR, termasuk dorongan untuk segera membahas revisi undang-undang. Terakhir yang paling booming soal pelanggaran etika Setya Novanto."
Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah (pemda) juga paling sering dipetisi netizen selama 2015 ini. Setidaknya ada 256.176 tanda tangan netizen di sejumlah petisi yang dilayangkan ke sejumlah pemda di Indonesia.
Terakhir, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri juga kerap dipetisi. Petisi tersebut dilontarkan terkait sejumlah kebijakan tentang nasib tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya terkait jaminan hari tua (JHT).
"Ada 111.276 tanda tangan untuk sejumlah petisi yang dilayangkan ke Menteri Hanif," ujar Desma.
Tokoh Responsif
Petisi yang digalang ribuan netizen di Indonesia ini kerap membawa perubahan yang signifikan. Meski pun tidak semua petisi yang dibuat masyarakat Indonesia itu mendapatkan tanggapan.
Setidaknya ada 5 tokoh yang kerap memberikan tanggapan terhadap petisi para netizen yang dirangkum change.org. Yakni, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Ia dianggap responsif terhadap petisi-petisi terkait pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Kemudian Menakertrans Hanif Dhakiri. Dia merupakan pihak dari eksekutif lainnya yang menanggapi petisi yang dibuat netizen. Salah satunya soal perubahan kebijakan JHT," tutur Desma.
Berikutnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Petisi yang mendapat respons mantan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu, antara lain soal tuntutan pembebasan lumba-lumba di Bali dan darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Selanjutnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, merespons soal petisi aktivis antitambang Salim Kancil yang dianiaya warga. Dan terakhir, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin soal pencabutan SKB rumah ibadah," ucap Desma.
Advertisement
