Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat angkat bicara soal pertemuan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin kemarin.
Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya akan menghormati keputusan PKS jika ingin bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.
"Ketika PKS membangun komunikasi dengan Presiden, kalaupun ada persepsi pertemuan ini sebagai bentuk keinginan PKS untuk bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah, kita hormati. Itu sah saja dalam politik," ujar Imelda kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Imelda pun meminta, agar komunikasi yang dibangun PKS dipandang sebagai salah satu hal positif. Sebab menurut dia, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi.
"Yang ada hanya kepentingan. Mari Kita tunggu langkah lanjutannya. Jadi, komunikasi yang dibangun ini, kita pandang positif saja bagian dari silaturahmi dari partai politik," tutur dia.
Baca Juga
Advertisement
Sementara Demokrat, kata dia, fokusnya kini bukan mencari kursi di pemerintahan, melainkan menangani masalah sengketa pilkada serentak.
"Saya yakin partai lain, seperti Partai Demokrat, kini sedang berkonsentrasi menghadapi 5 pemilukada yang tertunda dan sengketa pemilukada di MK (Mahkamah Konstitusi) awal Januari ini," ujar Imelda.
Kemarin, Presiden PKS Sohibul Imam mengatakan, kedatangannya ke Istana tidak membahas mengenai rencana PKS untuk bergabung sebagai partai pendukung pemerintah.
Ia menegaskan, PKS tetap pada posisinya saat ini, yaitu sebagai partai oposisi dan berada dalam barisan partai di luar pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
"Prinsip dasar di KMP, kami PKS tetap di KMP. Saya selalu mengatakan PKS adalah oposisi loyal. Kami tidak berada di pemerintah tapi kami loyal pada kepentingan bangsa dan negara. Dan KMP pun mengatakan demikian," ujar Sohibul usai pertemuan, Senin 21 Desember 2015.
*Saksikan juga video tentang pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin mengembalikan kejayaan partainya.
