Liputan6.com, Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan hingga akhir tahun 2015 pihaknya sudah mendapatkan tanda tangan Power Purchase Agreement (PPA) atau kesepakatan pembangunan pembangkit listrik mencapai 17.340 Mega Watt (MW).
Sudirman menjelaskan, kesepakatan tersebut terbagi dalam dua kategori dimana yang pembangunannya dilakukan PLN dengan menggandeng kontraktor swasta sebanyak 2815 MW dan yang bakal murni dibangun oleh swasta sebesar 14.525 MW.
"Ini saya kira suatu target yang patut kita syukuri, karena target kita kan 10 ribu MW untuk tahun 2015 ini, tentu saja kita masih harus review satu per satu, masih banyak tahapan yang mesti kita lihat," kata Sudirman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Sudirman menambahkan dengan adanya proses kesepakatan yang sudah melampaui target tersebut, dikatakannya sebagai bukti bahwa promosi yang dilakukan pemerintah di berbagai lokasi dan negara telah membuahkan hasil. Terbukti banyak investor yang menyatakan minatnya untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia.
Tidak hanya itu, sebagai menteri, Sudirman juga mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat bertemu dengan para investor kelistrikan. "Tadi Pak Presiden sangat detail, menanyakan satu per satu, itu konsen pemimpin kita yang dilapori tidak hanya hal-hal baik saja, tapi betul-betul pengen nyata atau tidak. Dan menurut saya senang juga dengan itu kita punya tools untuk memonitornya," papar Sudirman.
Baca Juga
Advertisement
Untuk mendukung percepatan implementasi konstruksi Sudirman mengaku juga akan memperbaiki mekanisme penetapan tarif yang nantinya akan dilakukan PLN ke para pelanggan. "Masih ada banyak PR juga di tempat saya, tarif itu supaya lebih menarik, sambil jalan kita perbaiki. Kita akan punya tarif, itu sebagai patokan bagi PLN. Jadi nanti pengembang dengan PLN bisa ada kesepakatan yang pas," tambah Sudirman.
Presiden RI Joko Widodo mengundang setidaknya 100 investor listrik yang telah menyatakan komitmennya untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia pada Selasa (22/12/2015) siang. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi langsung menagih seluruh investor yang datang untuk menyampaikan kapan pembangkit listrik yang sudah dijanjikan dibangun tersebut rampung dan bisa dioperasikan.
Mengacu dari daftar hadir para investor, Presiden Jokowi mulai menanyakan komitmennya. Terlihat investor yang menyatakan bahwa pembangkit listrik selesai lebih dari tahun 2019, Jokowi tidak memperbolehkannya untuk tetap berdiri dan melarangnya duduk. Berbeda dengan investor yang berkomitmen selesai membangun pembangkit sebelum 2019 yang kemudian dipersilahkan untuk langsung duduk.
Presiden Jokowi terlihat meminta kepada para investor yang masih berdiri itu untuk menjelaskan kendalanya masing-masing. Akhirnya, Jokowi meminta kepada investor yang masih berdiri tersebut untuk bekerja secepat mungkin. "Urusan listrik sekarang ini bukan hanya urusan PLN,urusan listrik sudah menjadi urusan negara, urusan pemerintah, bukan urusan PLN lagi," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Itu dikarenakan dirinya selalu menerima keluhan mengenai minimnya pasokan listrik setiap kali berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, listrik juga menjadi kebutuhan dasar untuk pengembangan industri dan ekonomi di setiap wilayah. Presiden Jokowi menambahkan, dari target 35 ribu Mega Watt yang sudah dicanangkan, diakuinya itu bukan angka yang kecil. Target tersebut dinyatakannya bakal dapat tercapai hingga sebelum 2019, namun dengan beberapa catatan.
"Saya sampaikan, mampu, bisa, dengan catatan, izin-izin yang terlalu ruwet itu harus dipotong, izin-izin yag terlalu lama, potong, baik PLN baik kementerian maupun daerah. Itu yang sekarang dilakukan," papar Jokowi. (Yas/Gdn)
**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6
Simak perbincangan mengenai plus minus proyek 35 Ribu MW:
