Liputan6.com, Jakarta - Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi menyerap masukan dengan para mitra kerja, khususnya bidang energi di Kantor Gubernur Lombok, Nusa Tenggara Barat Senin 21 Desember lalu.
"Kita menginginkan solusi terbaik terhadap permasalahan energi di daerah NTB ini," kata Mulyadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa 22 Desember 2015.
"Kami mendapatkan informasi dari rekan kami Pak Kurtubi Anggota Komisi VII Dapil NTB, listrik di sini sering padam, apakah mesinnya harus diganti atau bagaimana?," sambung dia
Mulyadi menjelaskan, pada kesempatan ini pihaknya juga merekomendasikan membangun kilang minyak di NTB, agar dekat pendistribusiannya ke masyarakat.
"Untuk itu, kami harapkan kepada Dirjen Migas untuk melakukan pengkajian. Kami juga menginginkan kepastian pendistribusian BBM serta konversi das di wilayah Sumbawa," kata politikus Partai Demokrat ini.
Baca Juga
Advertisement
Topik lainnya yang tak kalah menarik, kata Mulyadi, Divestasi saham PT Newmount 7%, yang sampai saat ini belum jelas siapa yang akan membeli dan kewajiban pembangunan smelter.
Sementara, lanjut dia, UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan tidak boleh ada lagi kegiatan ekspor hasil tambang sebelum membangun smelter.
"PT Newmount saat ini menggunakan smelter yang dibangun di Gresik, prinsip undang-undang Minerba sudah betul, pengolahan dan pemurnian seharusnya dilakukan di dalam negeri. Nilainya bisa meningkat 5 kali lipat, tentu hal ini dapat menyejahterahkan masyarakat," kata politikus Dapil Sumbar 2 itu.
Hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Migas, Dirjen Minerba Pertamina, PLN, PT Newmont, PT Antam, Kementerian Ristek, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekda Lombok.
Sementara anggota Komisi VII yang ikut serta dalam pertemuan ini adalah Falah Amru, Awang Ferdiyan Hidayat, Saniatul Lativa, Supriyanto, Mat Nasir, Andriyanto Johan Syah, Dewi Coryati, Peggi Patricia Pattipi, Joko Purwanto, dan Kurtubi.
