Liputan6.com, Jakarta: Rapat kedua Komite Ad Hoc Reformasi sepakbola Indonesia kali ini tidak dihadiri perwakilan pemain (APPI) dan pemerintah. Kondisi ini sama dengan rapat perdana yang digelar 11 Desember 2015 lalu.
Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar, khawatir kondisi ini tidak akan membawa penyelesaian pada upaya reformasi sepakbola Indonesia. Pasalnya Indonesia memiliki tenggat waktu hingga Kongres FIFA pada Februari 2016 nanti.
Advertisement
"Memang sesuai term of reference (TOR) tugas Komite ini sampai Desember 2016 nanti. Tetapi jika dilihat dari dinamika yang ada, mau tidak mau kami tetap tidak bisa lepas dari rencana FIFA menggelar kongres pada Februari 2016 nanti," ujar Agum Gumelar di kediamannya, Selasa (22/12/2015).
"Kalau sampai kongres kami gagal menemukan solusi, kami khawatir FIFA akan mengukuhkan suspend. Jadi pencabutan sanksi itu nantinya hanya bisa dicabut pada kongres FIFA saja yang adanya satu tahun sekali," tambah Agum.
Agum Cemas
Mantan Ketua PSSI itu juga khawatir, durasi sanksi yang panjang atas Indonesia dapat berpengaruh pada ajang-ajang internasional lainnya.
Bukan hanya untuk pertandingan internasional Timnas maupun klub Indonesia, tapi juga terkait event Asian Games 2018 mendatang.
"Selain nantinya Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa dalam sepakbola Internasional, Indonesia juga nantinya terancam tanpa sepakbola pada Asian Games 2018 nanti. Apalagi tuan rumah. Saya tidak tahu apakah IOC bisa menerima kondisi ini, atau negara peserta bisa menerima jika sepakbola tidak dipertandingkan," kata Agum.
Agum berharap agar pihak pemerintah dapat segera bergabung. Ia menegaskan Komite Ad Hoc bukanlah alat untuk menunjukkan kekuatan satu pihak.
"Saya berharap agar pemerintah dapat segera bergabung dan menjalin komunikasi. Kami sangat menantikan mereka bergabung. Karena komite ini dibuat untuk menjalankan reformasi tata kelola sepakbola seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo," jelasnya.
Advertisement
