Liputan6.com, Jakarta - Masih banyak tugas yang harus dituntaskan pemerintahan Jokowi-JK. Jelang pergantian tahun, DPR bakal terus mengawal program-program yang telah disusun Presiden Jokowi bersama deretan menteri Kabinet Kerja.
Seperti diutarakan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Dia tak bisa menjamin, pemerintahan Jokowi bakal 'adem ayem' saja ke depannya.
"Tugas hari ini adalah mengawal pemerintahan, dukungan itu harus bertransformasi menjadi dukungan kritis. Mana program yang sudah berjalan, mana yang belum. ujar Masinton dalam diskusi 'Refleksi Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2015: Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal?" di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis 24 Desember 2015.
"Pemerintahan yang sedang berbenah pasti mengalami turbulensi," imbuh dia.
Baca Juga
Advertisement
Masinton mengatakan, pro kontra dalam berdemokrasi merupakan sesuatu yang baik sepanjang hal itu bersifat konstruktif. Kritik, kata dia, justru diperlukan ketimbang keadaan pemerintah yang tenang tanpa adanya pengawasan dari rakyat.
"Kalau pemerintahannya datar-datar saja itu yang bahaya, seperti orde baru, bara dalam sekam, yang ternyata di dalamnya menyimpan sesuatu yang berbahaya," tutur dia.
Dia menilai, sampai hari ini masih terdapat intervensi dari pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, Masinton menilai, masih ada tangan-tangan kekuasaan yang berpengaruh dalam sektor hukum dan ekonomi.
"Mencampuradukkan kewenangan kekuasaan. Ini yang disebut kaum oligarki. Semua harus berjalan tanpa campur tangan kekuasaan, agar proses kompetisi yang adil bisa tercipta," pungkas Masinton.
