Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Transportasi, Danang Parikesit menyayangkan pengunduran diri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub), Djoko Sasono.
Ia menilai, kemacetan parah di beberapa ruas terutama jalan tol menjelang Natal hanya kesalahan prediksi sehingga tak perlu membayarnya dengan pengunduran diri.
"Memang kemacetan kemarin cukup parah, tapi bukan alasan besar untuk mengundurkan diri. Kemacetan tanggal 24 Desember lalu sebenarnya merupakan fenomena," ujar Danang saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (27/12/2015).
Penyebab kemacetan, diuraikan Danang, karena kurangnya kemampuan melakukan analisis terhadap perilaku masyarakat menghadapi libur nasional.
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, jumlah trafik lalu lintas kendaraan saat Natal kemarin mengalami peningkatan signifikan sekitar tiga kali lipat dari hari-hari normal. Sementara kapasitas infrastruktur dan angkutan tidak berubah.
"Jadi masalah kemarin karena salah prediksi sehingga ke depan perlu kebijakan reformasi angkutan umum perkotaan dan angkutan penyeberangan sebagai solusi kemacetan," jelas Danang.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto menerangkan secara historis arus transportasi di masa Natal dan Tahun Baru tidak semasif angkutan Lebaran.
"Ini yang mungkin membuat Kemenhub dan Korlantas tidak melakukan kebijakan seperti masa Lebaran, karena memang biasanya tidak padat. Kalau Natal dan Tahun Baru umumnya ramai di Bandara," terangnya.
Namun, kondisi tahun ini berbeda. Sambung Carmelita, libur Natal pada 25 Desember 2015 jatuh di hari Jumat, ditambah lagi didahului libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 24 Desember sehingga masa liburan menjadi lebih panjang dan berbarengan.
"Orang cukup ambil cuti empat hari, dia bisa libur 11 hari. Ini yang membuat membludak, sebab semua orang ingin liburan. Jadilah kondisi seperti yang kemarin (macet parah)," ujarnya.
Karenanya, Carmelita mengapresiasi langkah Kemenhub menerbitkan larangan truk beroperasi di masa pergantian tahun. "Memang beberapa pihak menilai masa larangannya terlalu panjang, namun kami melihat ini langkah antisipatif dari pemerintah agar kejadian seperti kemarin bis diminimalkan," paparnya.
Logikanya, Carmelita bilang, seberapa banyak kendaraan yang keluar dari Jabodetabek pada tengah pekan lalu, akan kembali sama banyaknya di tahun baru.
"Jadi kami mendukung. Namun pengusaha berharap untuk tahun depan pemerintah lebih antisipatif, sehingga larangan bis dikeluarkan jauh-jauh hari. Jadi pengusaha juga bis membuat perencanaan bisnis," pungkas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia (INSA) itu. (Fik/Ndw)
