Liputan6.com, Jakarta - Kabar perombakan kabinet (reshuffle) jilid II semakin kencang berembus. Reshuffle dinilai pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mendesak dieksekusi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah reformasi atau pembenahan di kementerian/lembaga.
"Reshuffle memang harus dilakukan karena ada yang harus dibereskan karena kementerian kan sumber korupsi. Mana menteri yang tidak cakap bekerja, maka kementerian yang keteteran, mana yang ada kemajuan. Tapi lagi-lagi itu adalah hak Presiden," ujar Agus saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Menurutnya, Presiden harus tahu yang mana dari puluhan 'pembantunya' yang layak dipertahankan dan mana yang harus disingkirkan. Ia mengimbau agar tidak melulu mementingkan atau mengakomodasi kepentingan partai semata.
Baca Juga
Advertisement
"Perlunya Presiden itu menteri yang seperti apa, mau menteri yang cuma teriak-teriak saja, menteri yang bikin bingung orang, atau menteri yang mati-matian bekerja. Yang penting, pilih menteri yang bersih, tidak rakus, berkompeten dan bukan makelar," sindir Agus.
Seperti diwartakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, reformasi struktural akan diikuti oleh perombakan Kabinet Kerja jilid II untuk memperkuat ekonomi Indonesia tahun depan. Reshuffle tersebut berpeluang besar terjadi pada akhir tahun ini.
"Mungkin sebelum akhir tahun ini ada reshuffle jilid II. Pak Joko Widodo akan lebih menentukan menteri-menteri di bidang politik, ekonomi, keamanan dan lainnya," tegas Rizal. (Fik/Ndw)*
