Liputan6.com, Jakarta - Meski berpredikat sebagai pengganti Joko Widodo yang naik menjadi Presiden, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tetap bertaji. Sejumlah kebijakan dilahirkan untuk membenahi karut marutnya Jakarta.
Kebijakan yang dikeluarkan mantan Bupati Belitung Timur itu belum dilakukan oleh para pendahulunya. Sehingga wajar dalam eksekusi, kebijakan itu kerap ditentang oleh warganya.
Advertisement
Simak saja bagaimana perlawanan warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, saat mereka direlokasi ke rusun Jatinegara. Adu jotos dan lempar batu pun mewarnai proses relokasi hingga akhirnya warga rela pindah dari wilayah yang menjadi langganan banjir.
Lantas apa lagi kebijakan lainnya? Berikut 6 'tangan ajaib' Ahok dalam membenahi amburadulnya Kota Jakarta yang dihimpun Liputan6.com, Minggu (27/12/2015):
1. Parkir Meter/Elektronik
Sistem parkir meter yang menggunakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dimulai pada akhir 2014. Di awal penggunaannya, banyak warga DKI masih bingung. Seiring berjalan waktu, warga mulai terbiasa. Bahkan kebijakan ini mampu mengatasi parkir liar di jalan.
Bukan hanya itu, parkir meter kini menjadi salah satu program unggulan yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta. Jika dikelola secara apik, menurut Ahok pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp 100 juta per hari.
"Tahu enggak masuk duitnya berapa? Hanya 30% saja nih, yang di Jalan Sabang, rata-rata Rp 10 juta per hari," ungkap Ahok.
Sterilisasi Monas
2. Sterilisasi Monas
Geramnya Ahok akan tindak tanduk PKL di Taman Monumen Nasional, membuat pihaknya melakukan strelisasi. Kebijakan itu tak mulus diterima pedagang. Mereka menentang dan melawan atas keputusan itu.
Namun begitu, Ahok jalan terus. Dia tak gentar menerima perlawanan dari PKL. Hasilnya, kini mereka yang berdagang di Monas telah dibina Ahok melalui lenggang Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menutup semua akses pintu masuk Monas bagi pedagang kaki lima liar di areal pusat jajanan Lenggang Jakarta.
3. Relokasi Kampung Pulo
Banyak pihak tak menduga akan keberanian Ahok untuk memindahkan warga Kampung Pulo di bantaran sungai Ciliwung. Bahkan aksi relokasi itu, sempat diwarnai bentrokan antara warga dengan aparat.
Meski demikian, relokasi pada September 2015 telah membuat sejumlah warga berhasil dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Meski kepindahan itu menuai keluhan, mulai tidak ada teralis pada jendela, hingga masalah sarana.
Namun, tahap demi tahap perbaikan rusun dilakukan. Hingga kini, warga pun mulai menikmati hunian baru mereka. Bahkan pada Hari raya Iduladha 1436 H, ratusan warga relokasi dari Kampung Pulo menjalankan salat Id di rusun tersebut.
Advertisement
Membuat RPTRA
4. Membuat RPTRA
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pertama dibangun Ahok di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Oktober 2015. Menurut mantan bupati Belitung Timur, tujuan utama pembangunan ruang publik ini merupakan langkah DKI Jakarta untuk mewujudkan provinsi yang ramah anak.
Ahok meminta anak-anak harus dididik dengan baik di RPTRA. Sebab, banyak RPTRA yang baru dibangun telah dipenuhi sampah.
"Anak-anak ini mesti dididik dan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Manusia Perempuan dan Keluarga Berencana) harus dibagi tugasnya nih. Enggak mungkin anak-anak main di jalan dan saya minta semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) konsentrasi pikirkan itu," kata dia
5. Membentuk PPSU
Melalui peraturan gubernur tentang perekrutan para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), Ahok pun membuat sejumlah pasukan yang ditugaskan untuk menangani persoalan darurat dan kecil. Misalnya, membersihkan sampah yang menyumbat saluran air, memunguti sampah yang dibuang sembarangan, menambal lubang kecil di trotoar dengan semen, dan masalah kerusakan pada sarana dan prasarana umum di Jakarta.
Dengan seragam oranye, PPSU itupun lalu ditempatkan berdasarkan zonasi tertentu di setiap kelurahan. Satu zona, misalnya, satu ruas jalan atau taman, bisa diisi 2-3 pekerja yang dibagi dalam 2 giliran kerja dari pagi hingga malam. Satu kelurahan akan mendapatkan 40-70 pekerja, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.
Disinyalir berhasil, Ahok pun akan memindahkan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang selama ini di bawah dinas menjadi PPSU. "PPSU sudah relatif baik kerjanya, justru kurang orang. Saya lagi berpikir pindahkan PHL Dinas Kebersihan atau (Dinas) Taman ke kelurahan," tegas Ahok.
Wisata Balaikota Kota
6. Wisata Balai Kota
Keinginan Ahok agar warga DKI Jakarta bisa merasakan suasana Balai Kota, membuat dirinya memutuskan untuk membuka Balai Kota sebagai destinasi wisata. Di Balai Kota yang memiliki teras luas ini, warga dapat berwisata sambil melihat keindahan Monas.
Bukan sekadar merasakan nikmatnya suasana Balai Kota, Ahok juga berharap warga bisa belajar banyak tempat yang menjadi kantor Gubernur DKI.
Di Balai Kota, warga bisa mengetahui berbagai macam informasi tentang Kota Jakarta, mulai dari sejarah gedung Balai Kota, gubernur yang pernah memimpin, sampai perkembangan Kota Jakarta terkini.
"Orang pengin tahu gubernur dulu siapa saja. Ternyata gubernur dulu ganteng dan cakep. Ada fotonya di dalam, mungkin bisa foto di situ," ujar dia.
Dia pun ingin Balai Kota bisa menjadi tempat nongkrong baru bagi anak muda. Sehingga mereka bisa menghabiskan waktu dengan kegiatan positif.
Di wisata Balai Kota, Ahok juga menyediakan tempat gratis bagi pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan maupun fashion yang ingin memasarkan produknya.
Advertisement
