Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan akan membentuk Badan Otoritas Danau Toba pada Januari tahun 2016. Otoritas ini bakal mengatur pengelolaan di kawasan Danau Toba.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menuturkan pendirian badan otoritas tersebut masih dalam rancangan. Harapannya, tahun depan bisa disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mudah-mudahan awal tahun depan bisa ditandatangani Presiden," kata dia di Jakarta, Senin (28/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Dia menerangkan, hal tersebut untuk mencapai target wisatawan mancanegara (wisman) menjadi 20 juta pada 5 tahun mendatang. Itu stimulus diberikan pemerintah selain bebas visa dan kemudahan kemudahan sandar kapal mewah.
Dia mengatakan, Danau Toba merupakan satu dari 10 kawasan yang bakal dibentuk badan otoritasnya.
"Kami sudah masuk anggaran tahun 2016 akan dikembangkan 10 daerah tujuan wisata baru di luar Bali, karena Bali sudah keramaian, padahal banyak tujuan wisata yang bagus," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan badan itu memiliki fungsi untuk mengembangkan wilayah pariwisata. Kemudian, badan otoritas juga menyediakan infrastruktur dasar serta pengembangan fasilitas pendukung seperti hotel.
"Pengembangan hotel ini bisa kerjasama swasta terkait," ujarnya.
Pemerintah sendiri telah memilih 10 kawasan wisata yang nantinya akan dibentuk badan otoritas. Kawasan tersebut meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Wakatobi, dan Morotai.
Dengan badan otoritas diharapkan pengelolaan kawasan wisata lebih efektif dan efisien."Danau Toba kawasan strategis nasional karena itu pengelolanya harus satu," tutup dia. (Amd/Ndw)
