Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai 2015 menjadi periode tidak mudah bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja dalam menjalankan berbagai kebijakan. Tantangan juga datang dari internal maupun eksternal.
"Lebih dari setahun, sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal memberi pengaruh dan aksentuasi pada perekonomian nasional dan menjadi ujian cukup berat bagi kondisi perekonomian nasional," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Menurut pria yang disapa Cak Imin, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan harga BBM dan listrik yang dilepas pada mekanisme pasar. Harga minyak internasional saat ini cenderung rendah, namun kebijakan harga BBM yang ditetapkan masih cenderung tinggi.
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, kata Cak Imin, tarif listrik dengan tegangan rendah juga berangsur naik. Kondisi itu tentu semakin menambah tekanan bagi daya beli masyarakat yang notabene menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait dengan daya beli, Cak Imin mengatakan, PKB mendesak kepada pemerintah agar rencana menaikkan tarif listrik bagi tegangan 450-900 KV di tahun 2016 dibatalkan. Mengingat pemerintah telah menggunakan skema penyesuaian tarif yang didasarkan pada mekanisme pasar semenjak awal tahun 2015.
Namun demikian, secara khusus bagi para pelanggan listrik dengan tegangan 450-900 KV perlu tetap diberikan subsidi mengingat pelanggannya yang mayoritas rakyat menengah ke bawah dan usaha mikro. Dengan demikian, diharapkan daya beli masyarakat akan tetap terjaga.
Cak Imin mengatakan, PKB memberi saran kepada Kabinet Kerja dalam menghadapi perekonomian 2016. Sebab secara umum pertumbuhan ekonomi pada 2016 belum begitu menggembirakan.
"Pertumbuhan ekonomi mayoritas masih akan mengandalkan daya internal yaitu tingkat konsumsi masyarakat. Komponen investasi yang diharapkan dari serangkaian Paket Kebijakan dinilai masih pada tahap moderat," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu.
Selain itu, pada 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan dan kompetisi menarik investasi di kalangan Negara ASEAN semakin meningkat. Komponen belanja pemerintah juga diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini, mengingat kemampuan penerimaan fiskal yang masih terbatas untuk dapat mendorong belanja pemerintah.
"Sedangkan daya eksternal yang tercermin dari ekspor-impor dinilai masih lemah. Harga komoditas unggulan ekspor diperkirakan masih tetap pada level yang rendah, sedangkan kebutuhan impor bahan baku dan modal masih tetap tinggi," kata Cak Imin.
