3 Fokus Utama Menteri Marwan Gandeng 'Vietnam Rose' Bangun Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigarsi menggandeng sejumlah negara sahabat untuk membangun desa.

oleh Tanti Yulianingsih diperbarui 31 Des 2015, 10:35 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi Marwan Jafar, dalam kunjungan ke Vietnam. (Istimewa)

Liputan6.com, Hanoi - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Nawa Cita ketiga pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan kementerian yang dipimpin politikus PKB Marwan Jafar tersebut adalah dengan menggandeng sejumlah negara sahabat. Vietnam adalah salah satu negara yang kini menyepakati untuk menjalin kerja sama itu untuk mempercepat pembangunan kawasan pedesaan dan daerah tertinggal.

Kerja sama kedua negara itu dilakukan dalam lawatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar ke negara yang dikenal dengan julukan Vietnam Rose.

"Kunjungan saya kali ini mengandung makna positif dan strategis untuk kedua negara, terutama untuk kedua kementerian, yakni terjalinnya kerja sama antara kedua belah pihak," ujar Marwan melalui keterangan tertulisnya, usai menandatangani Letter of Intens (LoI) atau kesepakatan bersama dengan Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan, Cao Duc Phat, di Vietnam, Rabu, 30 Desember 2015 malam waktu setempat.

Menteri Marwan menjelaskan kerja sama tersebut akan difokuskan pada 3 bidang, antara lain pembangunan pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, dan penyebaran informasi terkait pengembangan pedesaan. Sebab sebagai keluarga besar ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki kewajiban yang sama dalam mengembangkan sektor pertanian dan kawasan pedesaan.

"Kesamaan kedua negara ini salah satunya jumlah desa yang begitu banyak. Di Indonesia, terdapat 75 ribu desa yang tersebar di 34 provinsi dan 502 kabupaten. Dan di antara desa-desa tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 122 kabupaten yang masih memiliki predikat kawasan daerah tertinggal," ujarnya.

Begitu pula dengan Vietnam. Marwan menerangkan dari jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa, 80 ribu di antaranya merupakan masyarakat desa yang tersebar di daerah pedalaman, pegunungan, dan pulau.

"Oleh karena itu, kami bersepakat agar kerja sama ini secara khusus terfokus pada upaya pengembangan model pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, serta berbagi informasi terkait pengembangan pedesaan," ujar Marwan.

Percepatan Pembangunan Desa

Senada dengan Marwan, Menteri Pertanian dan Pedesaan Vietnam, Cao Duc Phat, mengatakan kedua negara memang memiliki kesamaan tugas dalam konteks pembangunan pedesaan. Karena dengan mayoritas jumlah penduduk yang tersebar di desa-desa tersebut, pemerintah Vietnam juga tengah melancarkan program percepatan pembangunan pedesaan sebagai salah satu program pembangunan nasional.

"Di antaranya, kami membuat tugas untuk pembangunan pedesaaan dengan sejumlah kriteria, yakni pembangunam infrastruktur dasar, membantu aktivitas produksi, peningkatan pendapatan rakyat, mengembangkan kesehatan pendidikan dan kebudayaan, melindungi lingkungan hidup masyarakat di pedesaan, serta melindungi keamanam dan kenyamanan masyarakat desa," Duc menjelaskan.

Melihat beratnya beban dan tugas yang diemban kementerian yang dipimpinnya itu, Duc pun mengaku sangat mengapresiasi langkah Kementerian Desa untuk menjalin kerja sama antara kedua belah pihak.

"Kementerian kami ingin terus mengembangkan kerja sama antara kedua negara. Saya percaya dan senang kunjungan Indonesia saat ini untuk meningkatkan persahabatan dan menjalin kerja sama kedua negara dalam rangka peningkatan program pembangunan pedesaan di kedua negara," kata Duc.

"Kami harap LoI ini terus dimatangkan dan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang konkret. Kami akan bentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Saya berharap semoga pertemuan kali ini bisa jadi entry point untuk mendorong inisiasi positif untuk pengembangan kedua negara,"  Duc menambahkan.**

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya