Liputan6.com, Jakarta - Kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar tak hanya berdampak kekosongan kepengurusan. Sepekan sebelum SK Menkumham tentang pengesahan kepengurusan hasil Munas Ancol dicabut, kantor DPP Partai Golkar juga gelap gulita.
Sebab, aliran listrik di kantor yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat itu, diputus PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Listrik mati udah seminggu lalu. Kalau enggak salah diputus petugas PLN Sabtu 26 Desember 2015, setelah Natal," kata petugas kebersihan Ahmad Juhari saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (2/1/2016).
Dia mengatakan, pemutusan listrik Kantor DPP Partai Golkar karena nunggak pembayaran listrik 2 bulan. Sehingga, listrik terpaksa dipadamkan.
Namun, tidak semua gedung di kompleks kantor partai yang pernah berjaya pada Orde Baru itu gelap gulita. Ada beberapa bangunan yang masih teraliri listrik.
"Yang mati itu gedung-gedung utama. Kantor utama, gedung Graha Karya Bakti, Graha Widya Bhakti, Kantor AMPI, sama lampu taman. Kalau masjid, kantin, sama kantor majelis ta'limnya masih ada listrik," papar Juhari.
Pria 68 tahun itu menuturkan, sebelum listrik diputus PLN, baik kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie atau Ical, sudah mulai ngantor bareng. Bahkan, kubu Ical sempat mengadakan panggung hiburan di kantor tersebut.
"Waktu itu kan sempet ngantor bareng Pak Agung sama Pak Aburizal. Memang sebelumnya kan dikuasai Pak Agung. Yang bayar listrik ya Pak Agung," kata dia.
Pengurus Belum Jelas?
Juhari menduga, belum adanya kesepakatan siapa penanggungjawab gedung, menjadi pemicu pembayaran listrik terbengkalai 2 bulan. Apalagi, kantor sudah ditempati bersama namun masih ada 2 kepengurusan berbeda.
Baca Juga
Advertisement
"Yah namanya juga politik. Saya enggak tahu persis. Kalau dulu memang Pak Agung yang biasa membayar, tapi enggak tahu sekarang. Apalagi sekarang SK Pak Agung udah dicabut, enggak ada pengurus lagi," terang dia.
Seorang staf Partai Golkar yang enggan disebutkan namanya sebelumnya membeberkan, setiap bulan DPP Golkar biasa membayar tagihan listrik Rp 140 juta.
"Setahu saya angkanya segitu. Ya kayanya sih belum dibayar, buktinya listrik belum nyala," tutur pria yang sudah aktif membantu kesekretariatan Partai Golkar sejak era Akbar Tanjung itu.
Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan sebelumnya membenarkan adanya pemutusan aliran listrik di kantor DPP Golkar. Namun, dia tak tahu persis sejak kapan listrik di Kantor DPP Partai Golkar itu diputus.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, kantor DPP Golkar kini tampak sepi. Tak ada aktifitas kader maupun pengurus partai, hanya terlihat beberapa satpam dan petugas kebersihan.
Bahkan, 2 satpam berseragam lengkap itu tertidur pulas di depan pintu gedung utama. Seorang satpam lainnya tidur di serambi masjid. Bangku-bangku dan gelas kopi berserakan di beberapa tempat.
