Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah angkat bicara mengenai realisasi peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 28,51 juta jiwa atau naik 780 ribu orang di periode September 2015. Ke depan, pemerintah akan menata mekanisme penyaluran subsidi untuk mengurangi angka kemiskinan dan menekan ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin (gini ratio).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Terkini, mengungkapkan, langkah menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini membutuhkan waktu jangka menengah panjang, bukan hanya setahun atau dua tahun.
"Rasio gini mulai merangkak naik sejak 2008 sampai sekarang atau sudah 6 tahun dan tidak bisa diturunkan dalam waktu setahun, termasuk angka kemiskinan. Perlu kebijakan konsisten dari pemerintah, jangan alokasikan anggaran untuk pembangunan, lalu besoknya berhenti sehingga confident dari dunia usaha juga berhenti," ujar Suahasil di kantornya, Jakarta, Senin (4/12/2015).
Baca Juga
Advertisement
Katanya, selain mengguyur desa dengan dana desa dan transfer daerah, pemerintah juga sedang menata penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya orang atau keluarga miskin dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Mulai tahun depan, Suahasil mengaku, pemerintah telah menambah sasaran penerima bantuan PKH menjadi 6 juta rumah tangga sasaran (RTS) dari sebelumnya 3 juta RTS di 2015. Pemerintah, sambungnya, sedang memikirkan penataan subsidi benih, listrik, pupuk supaya lebih tepat sasaran di periode 2017.
"Kita lihat nanti subsidinya bisa macam-macam, bisa subsidi tunai, atau langsung diberikan ke Ibunya. Karena menurut penelitian, kalau uang bansos diberikan ke Ibu, maka dibelikan kebutuhan pokok, beda jika subsidi mengalir di tangan seorang Bapak," tutur Suahasi.
Paling penting, ia bilang, masyarakat kelompok miskin harus mendapat manfaat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jujur saja, spending bansos kita masih relatif kecil, dan kalaupun sifatnya sudah terarah belum terlalu masif. Dengan menambah PKH jadi 6 juta RTS, saya rasa bisa bikin perubahan," harap Suahasil.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode September 2015 sebanyak 28,51 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 780 ribu orang.
Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, basis penduduk miskin di Indonesia pada bulan kesembilan 2015 sebesar 28,51 juta orang dengan prosentase 11,13 persen terhadap total penduduk Indonesia.
Angka tersebut mengalami kenaikan 780 ribu orang dari realisasi jumlah penduduk miskin di periode yang sama 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa. Apabila dibanding Maret 2015 yang mencapai 28,59 juta penduduk miskin, realisasi di September lalu mengalami penurunan 80 ribu orang miskin.
"Pada September 2014 kan ekonomi global belum separah September 2015. Kemudian, harga beras dari September 2014-September 2015 meningkat sehingga garis kemiskinan naik serta pengaruh dari kenaikan harga BBM di November 2014 ke harga kebutuhan pokok," jelas dia di kantornya, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Data BPS menunjukkan, selama periode Maret 2015-September 2015, garis kemiskinan naik sebesar 4,24 persen, yakni Rp 330.776 per kapita setiap bulan di Maret lalu menjadi Rp 344.809 per kapita per bulan di bulan kesembilan 2015.
"Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibanding peranan komoditas bukan makanan. Sehingga di September lalu, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,07 persen," kata Suryamin. (Fik/Gdn)
**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6
