Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta pengelola Kawasan Industri Pulogadung PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan warga duduk bersama. Diskusi ini harus dilakukan agar permasalahan gerbang berbayar (e-gate) lekas selesai.
Jika hal tersebut dilakukan, kemungkinan besar, penutupan jalan yang merepotkan para pekerja dan warga di kawasan itu segera selesai.
Ahok mengatakan PT JIEP sudah sepatutnya memberikan masyarakat akses untuk melintasi Kawasan Industri Pulogadung.
"Kita sudah bilang sama mereka, masyarakat harus diberi hak jalan. Tapi masyarakat juga bermasalah," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Pada sisi lain, masyarakat juga harus legowo menyerahkan lahan PT JIEP yang masih dikuasainya. Sehingga tidak ada lagi gesekan berujung konflik.
"Ini juga duduk bareng-bareng nih, masyarakat juga ada sebagian yang rumah liar," lanjut Ahok.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, Ahok menyatakan tidak setuju dengan penerapan sistem e-gate atau tiket berbayar di Kawasan Industri Pulogadung. Mengingat banyak warga sekitar yang menggunakan jalan untuk melintas.
"Kita sebenarnya enggak setuju. Mau akses untuk yang lain boleh, tapi kalau di-charge gitu kan enggak lucu," kata Ahok, Senin 4 Januari 2015.
Mantan Bupati Belitung Timur inipun sudah memanggil direksi PT JIEP sebagai pengelola Kawasan Industri Pulogadung. Seharusnya kebijakan itu bisa dicabut.
"Kita sudah panggil mereka kok. Harusnya dicabut kalau memang enggak guna. Kita punya hak, saham kita 50 persen," lanjut Ahok.
