Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menyelesaikan masalah terkait penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak dibarengi penurunan harga barang.
Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatur biaya logistik yang berimbas ke harga barang usai harga BBM turun.
"Itu tugas pemerintah menekan biaya logistik, dicari sumbernya kenapa mahal," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (5/1/2016).
Dia mengatakan, pembentuk harga barang salah satunya adalah faktor logistik. Jika harga tinggi, berarti terdapat masalah pada logistik.
YLKI menilai ketidaklancaran arus logistik karena masalah infrastruktur yang kurang memadai. "Kalau bicara Indonesia infrastruktur masih minim, menjadi disparitas harga Jawa dan dan di luar tinggi. Sehingga nggak adil, ini bagaimana infrastruktur merata," ujarnya.
Baca Juga
Advertisement
Sebagai informasi, pemerintah menunda pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) untuk BBM. Dengan begitu, harga premium dan solar dijual dengan harga lebih murah yakni Rp 6.950 dan Rp 5.650 per liter.
Harga tersebut berbeda dengan harga yang diumumkan pada 23 Desember 2015. Harga yang dijual ini merupakan harga keekonomian.
"Penurunan harga yang diumumkan akan berubah sekarang lebih murah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.(Amd/Nrm)
