Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menolak usulan yang hendak menjadikan dirinya sebagai Ketua Kepengurusan Transisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar demi mengatasi persoalan dualisme yang belum usai. Keputusan sama juga diambil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung.
"Mana ada jabatan itu. Saya sudah puncaklah. Saya sudah kasih warisan. Saya telah berhasil mempimpin Golkar di era yang sulit. Di mana pada Pemilu 2004 bisa lolos dan suvive. Itu kepuasan saya," ujar Akbar di kantornya, Jakarta, Selasa (5/1/2016)
Saat ditanya, jika itu merupakan permintaan dari kader Golkar, Akbar mengaku tidak punya ambisi hal itu.
"Saya tak punya ambisi (untuk memimpin Golkar)," ujar Akbar.
Baca Juga
Advertisement
Akbar menambahkan, apa yang dilakukan selama ini semata hanya untuk kepentingan partai, bukan pribadi.
"Lihat apa yang kita lakukan? Kita ini mau memajukan Golkar. Tidak ada perseteruan lagi antara kedua belah pihak. Ini demi partai," pungkas Akbar.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan mengusulkan agar dibentuk kepengurusan transisi Golkar untuk mengisi kekosongan kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Usulan kepengurusan transisi ini ide brilian saya. Ini paling realistis, dimana Pak Jusuf Kalla ditunjuk sebagai ketua umum transisi, dan sekretaris jenderalnya Pak Akbar Tandjung," kata Leo.
Menurut Leo, kepengurusan transisi di bawah JK dan Akbar Tandjung harus segera dibentuk agar secepatnya menyelenggarakan Munas.
Leo juga mengusulkan agar kepengurusan transisi mempersiapkan penyelenggaraan munas selambatnya 2 bulan.
