Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical, dikabarkan akan mengubah haluan politik dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal itu terlihat dari hasil Rapat Konsultasi Nasional dengan mengundang seluruh pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I di Bali.
Terkait isu tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak merasa khawatir dengan niatan itu, terlebih lagi jika membuat partai berlambang pohon beringin itu keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).
"Selama ini, keluar atau tidak keluar KMP, Golkar dan kita (di KMP) akan tetap mendukung pemerintah selama pro rakyat. Kalau kebijakan pemerintah selalu untuk rakyat, maka kita dukung. Jadi saya tidak khawatir dan lumrah dalam politik itu (jika Golkar bermanuver)," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Anggota Komisi III DPR itu pun mencontohkan, bagaimana sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang keras mengkritik pemerintah.
Baca Juga
Advertisement
"Lihat saja, salah satu partai pendukung pemerintah seperti kawan-kawan PDIP terutama di DPR, justru lebih keras suaranya daripada kami yang di KMP. Jadi intinya kembali ke pro rakyat atau tidak," ungkap dia.
Terkait adanya keinginan jika Golkar mau bergabung harus ikut membantu mengubah UU MD3, Jazuli mengkritiknya. Dia menegaskan, tidak ada hubungannya dengan revisi dan dukungan ke pemerintahan.
"Itu terlihat tidak ikhlas, kan mau dukung pemerintah. Apalagi tidak ada kaitannya. MD3 itu internal dewan. Sama saja seperti PKS siap mendukung pemerintah asal kebijakannya berpegang pada rakyat," pungkas Jazuli.
