Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menanti Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Direktur PLN Nasri Sebayang mengatakan, saat ini regulasi terbaru tersebut sudah ada di meja Jokowi dan masih diteken Presiden. Jika Perpres sudah terbit, dia meyakini pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan lebih cepat.
"Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan masih menunggu tandatangan Presiden," kata Nasri di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (7/1/2015).
Kehadiran Perpres itu dibutuhkan sebagai payung hukum bagi PLN agar proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang digarap BUMN listrik itu berjalan dengan aman.
Baca Juga
Advertisement
"Selain itu agar pembangunan infrasturuktur lancar dan aman perlu dukungan penegak hukum agar berjalan lancar dan berhasil," ungkapnya.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, pemerintah selaku pemangku kepentingan atas suksesnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah mencanangkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (MW).
Pemerintah juga menempatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah tertuang dalam Program Strategis Nasional (PSN).
"Pemerintah memberikan perhatian khusus dan telah memerintahkan instansi-instansi terkait untuk saling bahu membahu demi suksesnya program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribu MW," tutur Nasri. (Pew/Ndw)
